Hanif Dhakiri: PP Pengupahan Menyelamatkan Buruh Dari Upah Murah

Jakarta – Bertolak belakang dengan apa yang menjadi suara para buruh dalam menyikapi Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan bahwa PP Pengupahan memiliki misi untuk menyelamatkan buruh Indonesia dari jurang upah murah.

Pernyataan tersebut dituliskan dalam laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan, naker.go.id. Dalam laman tersebut, Hanif Dhakiri menegaskan bahwa PP Pengupahan merupakan pilihan terbaik untuk melindungi semua pihak, baik kalangan pengusaha maupun buruh/pekerja.

Menurutnya, formula pengupahan dalam aturan tersebut merupakan pilihan terbaik yang diambil oleh pemerintah dalam kondisi semwrawutnya pembahasan upah minimum. Dan penerapan PP Pengupahan juga menghindari politisasi upah minimum. “Percayalah, ini sudah melindungi semua pihak,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam proses penyusunan PP Pengupahan, pihaknya telah melibatkan lembaga triparti, yang berisikan dari kalangan pengusaha, serikat buruh dan pemerintah. Sehingga ia menyatakan bahwa PP Pengupahan bukanlah sebuah keputusan sepihak yang dikeluarkan oleh pemerintah, tanpa melibatkan unsur-unsur lainnya.

Menaker mengatakan, PP Pengupahan memiliki misi untuk menyelematkan buruh Indonesia dari jurang upah murah, dengan formulasi upah minimum. Selain itu, ia juga meminta kepada pengusaha untuk menerapkan struktur dan skala upah. “Upah minimum ditetapkan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dan dengan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

Hal ini terlihat bertolak belakang dengan apa yang kerap disampaikan oleh berbagai serikat buruh dalam aksi-aksinya. Seperti aksi yang dilakukan oleh Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, yang beberapa hari lalu menyatakan tegas menolak PP Pengupahan.

Para buruh menginginkan agar penetapan upah minimum kembali menggunakan mekanisme survei kebutuhan hidup layak, yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Karena dengan adanya PP Pengupahan, buruh merasa bahwa peran Dewan Pengupahan dalam menentukan besaran upah minimum sudah diamputasi. (gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]