Hanif Dhakiri: Penetapan UMP 2017 Harus Sesuai PP 78/2015 Tentang Pengupahan

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan pada hari Selasa (25/10/2016) kemarin, baru saja menggelar Rapat Koordinasi Nasional Penetepan Upah. Dalam Rakornas tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menegaskan bahwa penetapan upah minimum provinsi tahun 2017, harus menggunakan formulasi sesuai dengan Pertauran Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan, dan diumumkan serentak tanggal 1 November 2016.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri juga meminta agar para gubernur di seluruh Indonesia, secara konsisten menentukan besaran upah minimum provinsi (UMP) tahun 2017 berdasarkan PP Pengupahan. “Sesuai peraturan tersebut, UMP ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur secara serentak pada tanggal 1 Nopember 2016 dan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2017,” ujar Hanif.

Sedangkan untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), ditetapkan dan diumumkan oleh Gubernur selambat-lambatnya 21 Nopember 2016.

Hanif menyatakan bahwa PP Pengupahan merupakan peraturan yang adil bagi semua pihak, baik kalangan pengusaha maupun kalangan pekerja. “PP ini memberikan kepastian upah pada dunia usaha dan kepastian kenaikan upah setiap tahun bagi pekerja. Selain itu juga membuka lapangan kerja,” ungkapnya.

Untuk penetapan UMP tahun 2017, berdasarkan data BPS, data inflasi nasional sebesar 3,07 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi (Pertumbuhan Ekonomi PDB) sebesar 5,18 persen. Pihaknya juga telah mengirimkan surat ke gubernur di seluruh Indonesia, perihal penjelasan penatapan UMP dengan menggunakan formula perhitungan sebagaimana diatur dalam PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Selain itu, Kemnaker juga telah berkordinasi dengan BPS untuk mendapatkan data inflasi nasional serta pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) untuk digunakan sebagai variabel dalam formula perhitungan UM tahun 2017.

Terkait masih adanya delapan provinsi yang besaran UMP-nya masih di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL), seperti di NTB, NTT, Kalteng, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat. Maka sesuai amanat PP No. 78 Tahun 2015, gubernur wajib menyesuaikan UMP sama dengan KHL secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun.

Hadir dalam kesempatan ini pada Kepala Dinas Tenaga Kerja dari seluruh Indonesia, Perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perekonomian, BPS dan para pejabat di lingkungan Kemnaker. (pur)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]