20 Kegagalan Pemerintahan Jokowi Menurut Buruh – KSPI

Jakarta – Hari ini genap dua tahun pemerintahan Jokowi-JK. Salah satu unsur rakyat, yaitu dari kelompok buruh menilai bahwa selama dua tahun ini, tidak banyak perubahan nasib yang dirasakan buruh dan rakyat kecil. Oleh karenanya kaum buruh menyatakan presiden Jokowi telah gagal mensejahterakan buruh dan rakyat kecil.

Hal ini tercermin dari beberapa kebijakannya yang dalam 2 tahun telah menurunkan daya beli masyarakat, bertambahnya angka kemiskinan, dan meningkatnya angka pengangguran. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mencatat ada beberapa indikator kegagalan Pemerintahan Jokowi – JK.

Pertama adalah kembalinya rezim upah murah dengan terbitnya PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Bahkan saat ini upah rata-rata buruh Indonesia lebih rendah dari Vietnam, Philipina, bahkan Thailand (data ILO,2014-2015).

Kedua, makin melebarnya kesenjangan pendapatan rakyat. Hal ini terlihat dari angka gini ratio 2016 oleh World Bank sebesar 0,42. Sehingga APBN/APBD dan hasil pembangunan hanya membuat yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.

Ketiga, maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di industri otomotif, Elektronik, farmasi, dan garmen. Bahkan dalam kurun waktu 3 bulan antara Januari – Maret 2016, sudah terjadi PHK 36.268 buruh.

Keempat, gagalnya pengadaan 1 juta rumah buat buruh dan rakyat kecil yang hanya tercapai 30%-40% saja. Kelima, membanjirnya jutaan TKA asal Cina yang tidak trampil (unskill worker) yang melanggar Undang-undang dan mengancam pekerja lokal. Keenam, meningkatnya kekerasan dan kriminalisasi terhadap buruh, aktivis HAM, dan petani. Ketujuh, mengesahkan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Pensiun yang sangat buruk, dengan iuran 3% dan manfaat pensiun dalam 15 tahun lagi.

Kedelapan, membuat UU Tax Amnesty yang menciderai rasa keadilan buruh dan rakyat yang taat bayar pajak tapi penjahat/maling pajak malah diampuni. Hal ini sekaligus melanggar UUD 45 pasal 23A, 27, 28F. Dan faktanya target jumlah dana dari luar negeri (repatriasi) tidak tercapai. Tax amnesty ini hanya pintu masuk menghalalkan dan haram korupsi, traficking, narkoba.

Kesembilan, janji mengangkat guru honorer menjadi PNS tidak dijalankan, sehingga jutaan guru tersebut tetap saja bergaji Rp 300 ribuan dengan masa kerja puluhan tahun.

Kesepuluh, makin masifnya outsourcing tenaga kerja di BUMN dan perusahaan swasta. Padahal di masa presiden sebelumnya penggunaan outsourcing menurun dan dibatasi ketat melalui Permenaker No. 19 Tahun 2013.

Kesebelas, harga sembako melambung tinggi. Keran barang impor makin menggila seperti daging, beras, dan sebagainya. Sehingga memukul petani dan peternak. Keduabelas, mencabut subsidi BBM, listrik, pupuk, sehingga beban buruh dan rakyat kecil makin terhimpit dan menurunkan daya beli mereka sebesar 30%.

Ketigabelas, membiarkan penggusuran sehingga rakyat kecil seperti binatang dan melakukan reklamasi demi syahwat orang super kaya.

Keempatbelas, membebaskan pemodal dan korporasi yang membakar hutan dan yang merusak lingkungan hidup.

Kelimabelas, masih jauh dari harapan dalam penegakan HAM, bahkan terkesan penakut karena kekuasaannya dilingkari para pelanggar HAM.

Keenambelas, kebijakan “land reform” yang tidak jalan sesuai janji kampanyenya.

Ketujuhbelas, rencana otomatisasi pintu tol yang mengancam PHK 40 ribu pekerja jalan tol dan juga tarif tol yg naik terus tetapi macet di jalan tol makin parah.

Kedelapanbelas, KPK yang makin dilemahkan dan tebang pilih sehingga membuat koruptor terbahak-bahak.

Kesembilanbelas, kegaduhan politik dengan mengintervensi dan mengadu domba parpol melalui Menkumham, persis gaya Soeharto.

Keduapuluh, hutang terus bertambah. Persis seperti Soeharto yang gemar berhutang, tapi buruh dan rakyat tidak pernah sejahtera. Ditambah lagi gemar membuat proyek mercusuar seperti proyek kereta cepat Jakarta – Bandung.

“Akhirnya dalam 2 tahun pemerintahan presiden Jokowi, buruh ingin mengatakan: selamat datang pemerintah orde baru jilid 2 yang penuh pencitraan dengan slogan kerja kerja kerja,” ujar Said Iqbal, Presiden KSPI dalam siaran persnya. (gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]