Dalam 3 Tahun, Pemerintah Terbitkan 9 Aturan tentang Ketenagakerjaan

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan akan terus berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan terhadap buruh di seluruh Indonesia. Bentuk komitmen perlindungan tersebut, dilakukan melalui diterbitkannya berbagai regulasi di bidang ketenagakerjaan.

Hal ini diungkapkan oleh Dirjen Haiyani Rumondang, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), saat mewakili Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dalam Pembukaan Kongres V Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian dan Perkebunan (FSB HUKATAN) SBSI di Kuta Bali.

Berbagai aturan yang disebutkan oleh Haiyani Rumondang sebagai sebuah bentuk perlindungan tenaga kerja, menyangkut hak-hak dasar buruh, seperti perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), perlindungan perundingan dengan pengusaha serta pendirian Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB).

“Pemerintah juga membuat aturan hukum yang memberikan perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak dan penyandang cacat, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja,” katanya dalam keterangan pers Biro Humas Kemnaker.

Menurutnya, setidaknya ada 9 aturan yang diterbitkan dalam kurung waktu tiga tahun menyangkut ketenagakerjaan. Sembilan aturan tersebut diantaranya adalah:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
  4. Peraturan Pemerintah  Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan;
  6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah;
  7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Pekerjaan Ketinggian;
  8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]