Menyoal Berita Bidan Desa Yang Merugikan Perempuan dan Jurnalisme

Selama tiga hari berturut-turut, terhitung dari tanggal 20 September 2016 sampai dengan 22 September 2016, ribuan bidan desa pegawai tidak tetap yang tergabung dalam Forum Bidan Desa Pegawai Tidak Tetap (Forbides PTT), melakukan unjuk rasa di Jakarta. Mereka menuntut agar pemerintah tidak lagi menunda pengumuman pengangkatan mereka menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD).

Pernyataan sikap disebarkan oleh Forbides PTT sebelum aksi, berbagai media massa turun ke lapangan meliput pemberitaan aksinya. Satu peristiwa yang memang layak untuk diliput dan diinformasikan kepada publik. Mengingat ada sebanyak 42.245 bidan desa, tersebar di berbagai pelosok daerah, yang masih berstatus pegawai tidak tetap.

Padahal, mereka adalah orang-orang yang ada di garis depan dalam upaya menanggulangi angka kematian ibu dan anak ketika melahirkan. Kadang kala mereka harus melewati hutan, sungai, jalan berlumpur, malam hari, untuk dapat melayani ibu hamil dan melahirkan. Menyelamatkan dan melindungi sesama perempuan, satu tanggung jawab yang harus mereka penuhi sebagai perempuan-perempuan yang berdedikasi pada profesinya.

Pada hari kedua (21/9/2016) aksi mereka di depan Istana Negara, hujan desar sempat melanda Jakarta siang itu. Cukup deras dan lama. Ribuan bidan desa tak mundur dan berteduh, mereka teguh berdiri di depan Istana Negara untuk menuntut haknya. Mereka sadar, ini adalah bagian dari perjuangan, yang harus mereka tempuh.

Namun diantara banyaknya berbagai berita tentang tuntutan dan aspirasi ribuan bidan desa itu, ada satu terselip satu berita yang tak menuliskan tentang informasi, berkaitan dengan problematika yang dialami para bidan desa.

“Aduh Maaakkk…. Hujan Bikin Gunung Bu Bidan Kelihatan.” Begitu kira-kira berita yang dimuat di JPNN.com pada tanggal 21 September 2016.

Kalimat awal dari berita tersebut memberikan informasi tentang aksi kedua bidan desa yang diterpa hujan. Lalu dilanjutkan dengan dampak hujan deras yang berakibat baju bidan desa yang berwarna putih, menjadi sedikit transparan.

“Namun, baju warna putih yang basah membuat pakaian mereka menjadi transparan.Pakaian dalam mereka -maaf kutang- jadi terlihat. Tapi para bidan itu justru saling ledek ketika pakaian dalam mereka menjadi terlihat karena baju luar yang tembus pandang lantaran basah.”

Begitu kira-kira beberapa penggal kalimat yang ada termuat dalam berita itu. Dan secara keseluruhan tulisan berita tersebut, tak menunjukan informasi yang penting untuk diketahui publik perihal aksi para bidan desa.

Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik:
“Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.”

Penafsiran:
a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 8:
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran:
a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Berita yang ditulis dalam JPNN itu, telah lalai dari kode etik jurnalistik. Karena berita tersebut terlihat secara sengaja dibuat, dan mungkin menimbulkan kerugian pihak lain (bidan desa). Atau juga para perempuan yang membaca berita tersebut, yang merasa tak nyaman dengan tulisan itu. Tulisan dengan judul menyebut bagian tubuh perempuan dengan cara yang tidak pantas merupakan bentuk pelecehan yang merendahkan perempuan.

Berita tersebut diatas bukan hanya melecehkan perjuangan bidan desa dan perjuangan yang dijalani tapi lebih jauh adalah bentuk media tersebut merendahkan perempuan. Penyebutan bagian tubuh perempuan juga merupakan salah satu bentuk eksploitasi atas tubuh dan seksualitas perempuan. Bagian tubuh perempuan dipandang sebagai hal yang bersifat seksual sehingga layak direndahkan dan dilecehkan.

Sudah menjadi rahasia umum memang, cukup banyak berita yang dibuat dengan judul dan isi yang heboh, sekadar untuk mendapatkan ‘klik’ atau traffic pembaca yang tinggi. Hal ini bisa diduga, mengingat tak ada satupun informasi dari berita tersebut, yang memberikan pengetahuan kepada publik tentang tujuan dan alasan dari bidan desa melakukan demonstrasi.

Berita ini seperti hendak mengaburkan informasi dari apa yang diperjuangkan oleh bidan desa, mendistorsi berbagai tuntutan dan hak dari bidan desa, dengan satu berita yang malah memberikan informasi kepada publik dengan menggunakan kata “gunung” (sebagai pengganti penyebutan payudara) dari para bidan desa tersebut terlihat karena terkena hujan.

Bahwa memang cukup sering sebuah media memberitakan aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat, seperti buruh atau bidan desa dengan berita yang keluar dari konteks isu. Misalkan saja aksi buruh membuat macet, meninggalkan sampah, dan lain sebagainya. Namun dalam berita kali ini, seperti ada tendensi untuk merendahkan dan menjadikan perempuan sebagai objektifikasi seksual serta jurnalisme.

Memang, ada berbagai berita lain yang dituliskan oleh JPNN perihal aksi bidan desa yang cukup memberikan informasi yang sesuai dengan peristiwa dan tuntutan dari bidan desa. Dan seperti itulah kiranya, sebuah media memberitakan informasi. Tak perlu dan sepantasnya berita tentang “gunung” itu dijadikan sebagai sebuah berita yang layak dan laik melewati meja redaksi untuk kemudian dipublikasikan.

Tulisan ini hanyalah sebuah kritik kepada media yang kerap kali memberitakan aksi-aksi masyarakat dalam tendensi yang negatif. Sehingga krisik ini merukapan bagian dari kontrol masyarakat atas sebuah pemberitaan. Seperti yang tercantum dalam salah satu kalimat pembuka dalam kode etik jurnalisik;

“Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.”

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Alfa Gumilang

Alfa Gumilang

Redaksi kabarburuh.com dan aktif di Komunitas Kretek.