JALA PRT: Hingga September 2016, Ada 217 Kasus Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga

Jakarta – Persoalan kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia, rupanya masih sangat banyak terjadi. Tercatat hingga bulan september 2016, terdapat sebanyak 217 kasus kekerasan terhadap PRT. Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Nasional – Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) Lita Anggraini.

Temuan yang disampaikannya dalam konferensi pers di Komnas Perempuan, kemarin (15/9/2016), Lita Anggraini memaparkan data dari JALA PRT tentang kekerasan terharap PRT dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, sampai dengan ekonomi.

Pihaknya juga mengecam keras dan menyesalkan berbagai tindakan kekerasan dan pelanggaran atas hak-hak dari PRT yang dilakukan oleh para majikan. “Kami mengecam dan sangat menyesalkan kekerasan dan pelanggaran hak-hak PRT yang dilakukan oleh para majikan,” ujar Lita.

Dalam rincian data kekerasan tersebut, 41 kasus kekerasan dalam bentuk multijenis, meliputi psikis, fisik, ekonomi, hingga seksual. Kekerasan fisik mencapai 102 kasus yang meliputi pemukulan, isolasi, dan perdagangan manusia. Sedangkan kekerasan ekonomi karena upah PRT tidak dibayar mencapai 74 kasus.

Salah satu hal tentang kasus tidak dibayarkannya upah para PRT, 70% diantaranya dilakukan oleh para ekspatriat asing. Hal ini menurut Lita, diakibatkan karena Indonesia belum memiliki satu regulasi khusus dalam bentuk Undang-Undang, yang memberikan perlindungan bagi para PRT. “Kita belum memiliki undang-undang yang membahas secara khusus tentang PRT,” sambungnya.

Kritik lain yang disampaikan oleh Lita Anggraini adalah, belum diratifikasinya Konvensi ILO 189 mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga tanggal 16 Juni 2011. “Padahal, sejak tahun 2004, pemerintah telah menjanjikan ratifikasi konvensi ini, yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan peraturan tentang perlindungan PRT,” terangnya.

Oleh karena itu, JALA PRT meminta agar pemerintah dan DPR untuk segera merumuskan rancangan Undang-undang Perlindungan PRT dan ratifikasi Konvensi ILO 189. “DPR dan pemerintah jangan menutup mata dan harus segera membahas dan mengesahkan RUU Perlindungan PRT sekaligus meratifikasi Konvensi ILO 189,” pungkas Lita. (pur)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Alfa Gumilang

Alfa Gumilang

Redaksi kabarburuh.com dan aktif di Komunitas Kretek.