Bocorkan Laporan ke Perusahaan, Buruh Demo Disnaker Bekasi

Bekasi — Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), hari ini melakukan aksi demonstrasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. Para buruh menuntut kredibiltas dari Disnaker Kab. Bekasi dalam menjalan tugasnya.

Tuntutan tersebut terkait dengan petugas pengawasan yang memberikan bukti pelaporan buruh dalam kasus perselisihan yang terjadi antara buruh denga PT Pilot Pen Indonesia. Akibatnya, salah satu pimpinan FPBI PT Pilot Pen Indonesia, diskorsing dengan alasan membocorkan rahasia perusahaan.

Oknum petugas Disnaker bernama Sukron, dianggap buruh telah membocorkan laporan serikat yang tergabung dalam FPBI itu pada manajemen. “Padahal, UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 176 dan 181 mewajibkan petugas pengawas untuk independen,” ujar Divisi Advokasi FPBI Bekasi Ardiansyah.

Sebelumnya melaporkan perusahaan karena dinilai telah melanggar hukum, karena 400-an buruhnya dipaksa lembur tanpa bayaran. “Pelanggaran jam kerja itu berlangsung sejak 2014. FPBI memperkirakan manajemen alat tulis ternama itu mencuri upah buruh hingga Rp 362 juta dalam tiga tahun belakangan,” sambungnya.

Alih-alih menindak pelanggaran yang dilaporkan oleh para buruh, pihak Disnaker Ka Bekasi, Sukron justru membocorkan laporan tersebut pada manajemen. Alhasil, manajemen menggunakan laporan itu sebagai dalih untuk skorsing dengan alasan “membocorkan rahasia perusahaan”.

Ketua FPBI Kabupaten Bekasi Aip Baena membenarkan tuduhan Ardiansyah. Menurutnya, keberpihakan Disnaker Kabupaten Bekasi ini terjadi sudah bertahun-tahun. “Hingga sampai ini belum ada 1 pengusaha pun yang melanggar ketentuan ketenagakerjaan, baik yang ada pasal pindannya atau pun tidak yang mendapatkan teguran keras atau masuk bui,” tegasnya.

Lebih lanjut jika tuntutan ini tidak direspon, para buruh akan kembali datang dengan massa yang lebih besar. FPBI akan mengerahkan afiliasi dalam Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), untuk mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi.

Selain itu, FPBI juga menuntut agara Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi memecat Sukron dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Effendy Yahya. “Tuntutan itu juga akan diejawantahkan dalam gerakan sistematis hingga Yahya berhenti dari tampuk jabatannya itu,” pungkas Aip Baena. (gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]