Jumat Lalu, Kabar Buruh Gelar Diskusi dengan LBH Jakarta

Tim Kabar Buruh pada hari Jumat (1/9/2019) lalu, mengadakan diskusi internal tentang hukum perburuhan. Bertempat di Kantor kabarburuh.com, di Kalibata – Sakarta Selatan, diskusi tersebut menghadirkan pembicara dari LBH Jakarta.

Dua orang pengacara publik dari LBH Jakarta, Gading dan Julio, dalam paparan awalnya menyampaikan tentang gambaran umum dan sejarah hukum perburuhan di Indonesia. Dimana hukum perburuhan cukup banyak menyerap dari hukum masa kolonial.

Baru setelah era reformasi, hukum perburuhan mengalami pembaharuan yang cukup signifikan. Diantaranya dengan dikeluarkannya paket undang-undang perburuhan. Undang-undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

Setiap fase sejarah hukum perburuhan di Indonesia, memiliki positif dan negatifnya. Dalam hukum paska reformasi, khususnya tentang UU PPHI, dinilai memiliki banyak kelemahan yang tidak menguntungkan bagi buruh.

Namun demikian, menurut Gading, hukum perburuhan dilandasi oleh Hak Asasi Manusia. “Baik hak asasi di bidang ekonomi, sosial dan budaya, maupun hak asasi di bidang sipil dan politik,” ujar Gading. Dalam diskusi yang secara spesifik kerucutkan dengan tema hak-hak buruh perempuan dan kriminalisasi perburuhan.

Pada tema pertama, Julio menyebutkan paling tidak terdapat tiga hak yang secara khusus mengatur tentang hak buruh perempuan. “Hak cuti haid, hak cuti melahirkan, dan hak menyusui. Semua tercantum dalam UU Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Beberapa pertanyaan diungkapkan oleh para peserta diskusi yang diisi oleh para reporter Kabar Buruh. Yang kemudian ditanggapi dan didiskusikan tentang berbagai kasus pelanggaran hak perempuan yang kerap terjadi dan tidak diberikan oleh para pengusaha.

Sementara dalam kasus kriminalisasi perburuhan, hal ini kerap terjadi dan digunakan oleh pengusaha atau penguasa dengan tujuan untuk melakukan pembungkaman. “Pada umumnya, yang diadukan adalah para aktivis buruh yang kritis. Agar mereka diam dan tidak banyak menuntut hak mereka,” ujar Gading.

Gading menyebutkan, pasal-pasal yang dikenakan kepada para aktivis pada umumnya adalah pasal-pasal karet, seperti pencemaran nama baik. “Dan sialnya, kalau pihak pengusaha yang mengadukan, maka aparat akan cepat merespon. Sebaliknya jika buruh yang mengadukan, biasanya lama tindaklanjutnya,” keluhnya.

Diskusi yang dimulai sampai dari pukul 14.00 WIB tersebut, berjalan cukup aktif. Dengan suasana yang serius namun tetap santai, dan selesai pada pukul 17.00 WIB. (jum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]