Di PHK Spihak, Ketua dan Sekretaris PUK SPS PT IGL Laporkan Perusahaan ke Kepolisian

Bangka – Kamis, 25 Agustus 2016 lalu, Ketua Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Perusahaan Perkebunan Sawit, PT Gunung Pelawan Lestari (GPL) Belinyu, Nurohman, di PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja selama 7 tahun.

Tak hanya Nurohman, perusahaan juga melakukan pemecatan terhadap Sekretaris PUK SPSI PT GPL, Horas Sinaga. Adapun alasan dari perusahaan melakukan pemecatan terhadap mereka, adalah terkait dengan ketidaksepakatan antara serikat dengan perusahaan dalam penetapan hari libur, seiring dengan pergantian hari libur Lebaran.

“Karena itu pula kami dituduh melawan perintah atasan, sehingga dipecat,” tutur Horas Sinaga seperti diwartakan oleh Tribunnews.

Menyikapi tindakan perusahaan tersebut, Nurohman dan Horas Sinaga melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Didampingi oleh Ketua SPSI Bangka, Jaka, mereka mendatangi Polres Bangka, kamarin (29/8/2016).

“Pengaduan tersebut adalah respon atas tindakan semena-mena perusahaan. Sementara kami masih mau bekerja di perusahaan ini, karena masih memiliki tanggungan keluarga. Ini bukan soal pesangon,” ujar Horas Sinaga.

Sementara itu, menurut ketua SPSI Kabupaten Bangka, Jaka, menyatakan bahwa pendampingan yang dilakukannya adalah tugas organisasi kepada para anggotanya yang diperlakukan semena-mena.

Ia menuturkan bahwa pada mulanya perusahaan ingin mempekerjakan buruh di hari libur, namun pihak serikat menolak, hingga perundingan tak menemui titik temu. “Malah ada ancaman lisan dari pihak manajemen. Dan kawan-kawan di PUK telah melaporkannya ke Disnaker Bangka,” ungkapnya.

Dalam pandangannya, tindakan perusahaan yang melakukan PHK terhadap pengurus PUK SPSI PT GPL bertentangan dengan undang-undang. “Merujuk pada Undang-Unang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, tepatnya Pasal 28,” katanya.

Pasal 28 UU tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, memberikan perlindungan terhadap pekerja dalam aktifitas serikat, agar tidak dapat ancaman atau intervensi dari perusaahaan. “Dan di Pasal 43 ada sanksi pidana, dengan ancamannya lima tahun penjara dan maskimal denda Rp 500 juta, karena ini masuk kategori pelanggaran pidana,” tegas Jaka. (gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]