Pengacara Buruh Nilai Jaksa Hadirkan Saksi Dengan Keterangan Palsu

Jakarta — Sebanyak 23 terdakwa unjuk rasa buruh memprotes Jaksa Penuntut Umum (JPU), karena menghadirkan saksi yang yang dianggap melakukan penghinaan terhadap pengadilan. Hal ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa, 23 Agustus 2016.

Sebanyak 23 buruh, 2 pengacara LBH Jakarta, dan 1 mahasiswa dipidanakan karena terlibat dalam unjuk rasa menolak PP Pengupahan pada 30 Oktober 2016 di depan Istana. Mereka didakwa pasal karet 216 dan 218 tentang melawan aparat.

Saksi Reinhard Marpaung, saksi yang dihadirkan oleh JPU dari pihak kepolisian, dianggap menghina pengadilan karena terus mengatakan lupa dengan kejadian penangkapan yang terjadi pada Oktober 2015 lalu. Demikian disampaikan pihak buruh melalui siaran persnya.

“Pak Hakim, ini adalah saksi kelima yang tidak layak dihadirkan dalam persidangan. Saksi-saksi selalu mengatakan lupa. Setiap pertanyaan yang kami tanyakan selalu dijawab dengan kalimat lupa. Ini sama saja dengan menghina persidangan,” kata Kuasa hukum dari LBH Jakarta, Arif Maulana.

Sebelumnya pengacara bertanya tentang siapa saja yang ditangkap pada saat kejadian dan dimana penangkapan itu terjadi. Namun, saksi selalu menjawab lupa. “Saya menangkap 8 orang tapi saya lupa menangkap dimana,” kata saksi Reinhard Marpaung.

Ruang sidang bergemuruh oleh suara-suara buruh saat itu karena saksi selalu mengatakan lupa. Ketika salah satu terdakwa Yuni Wahyuni menanyakan hal yang sama dimana saksi menangkap terdakwa, saksi juga mengatakan lupa. Padahal di dalam BAP saksi, tertulis soal penangkapan tersebut dengan rincian nama dan lokasi.

“Apakah ini sama saja dengan keterangan BAP palsu ketika saudara selalu mengatakan lupa? Lalu siapa yang menangkap saya dan melakukan pelecehan terhadap saya?” teriak aktivis buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia itu.

Pengacara juga menemukan kesaksian lain berbeda dengan keterangan dalam BAP saksi lainnya dari jaksa. “Anda menyatakan menangkap 8 terdakwa dan mendapatkan limpahan dari saksi Gultom. Tetapi nama nama terdakwa yang Anda tangkap dalam BAP sama sekali berbeda dengan yang ditangkap saksi Gultom. Majelis hakim kami ingin kita kembali ke KUHAP di mana saksi telah melakukan kesaksian palsu,” ujar pengacara terdakwa, Asfinawati.

Selain saksi yang tidak kompeten, para pengacara dan terdakwa juga menyatakan keberatan terhadap keterlambatan jam sidang. Persidangan kriminalisasi buruh ini dilakukan sangat terlambat karena molor lebih dari 5 jam. Sidang yang seharusnya dimulai jam 10.00 WIB tetapi baru dimulai kira-kira jam 15.00 WIB.

Jaksa mendakwa 26 aktivis itu dengan pasal karet melawan aparat (214 dan 216 KUHP) terkait aksi unjuk rasa menolak PP Pengupahan. Ini karena 8 ribuan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia berunjukrasa menolak PP Pengupahan menolak membubarkan diri. (yud)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]