Said Iqbal Kembali Kritisi Gubernur Ahok

Jakarta — Buruh Jakarta mendesak gubernur DKI Jakarta untuk mengambil langkah guna menstabilkan harga daging, telur, minyak goreng, ayam, dan bahan pokok lainnya. Dengan UMP DKI Jakarta sebesar Rp 3,1 juta sangat mustahil buruh dan keluarganya dapat memenuhi kebutuhan pokoknya saat ramadhan dan lebaran nanti.

“Apalagi, saat ini, harga bahan-bahan tersebut sudah sangat mahal, sehingga memberatkan masyarakat,” ujar Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Terlebih lagi, faktanya, upah minimum buruh di DKI Jakarta lebih rendah dibanding Bekasi dan Karawang. “Mari kita hitung. Dari upah tersebut, sudah pasti dikeluarkan untuk transport Rp 700 ribu/bulan, kontrak rumah Rp 800 ribu/bulan, sisanya untuk biaya sekolah anak, air bersih, jajan anak, pulsa, listrik dan lain-lain,” sambungnya.

Dengan besaran upah dan perbandingan kebutuhan pengeluaran keseharian buruh yang meningkat saat bulan puasa dan Lebaran, Iqbal menilai bahwa upah yang didapat buruh di Jakarta tidaklah cukup. “Apa masih mungkin sisa gaji tersebut untuk biaya makan sehari-hari dengan harga bahan pokok yang naik tinggi seperti sekarang ini?” tanynya.

Melalui siaran persnya, Said Iqbal menilai bahwa kesejahteraan buruh yan terabaikan ini, dikarenakan kebijakan Gubernur Ahok yang lebih cenderung berpihak kepada orang kaya. “Dimana tanggungjawab Gubernur Ahok? Mengapa kalau menggusur rakyat kecil, membuat reklamasi pantai untuk orang kaya, membuat kebijakan upah murah yang dibarter dengan CSR,” ucapnya.

Akibat kebijakan yang dibarter dengan CSR, menurutnya hal itu mengakibatkan outsourcing buruh merajalela dan terus terkungkung dalam kemiskinan dan lumpuh menghadapi harga-harga bahan pokok yg mahal.

“Dimana 60% dari total buruh DKI Jakarta yang berstatus outsourcing dan kontrak, kebanyakan masa kerja 1 bulan, dan hanya menerima THR 15% dari gajinya. Bisa dipastikan, mereka akan semakin sulit,” jelas Iqbal.

Untuk itu, Iqbal menyarankan Gubernur Ahok melakukan operasi pasar besar-besaran dengan menggunakan dana APBD DKI Jakarta. “Ayo minta CSR ke pengusaha-pengusaha besar itu untuk menstabilkan dan menurunkan harga-harga. Jangan hanya untuk menggusur dan reklamasi saja, tetapi juga berantas mafia pangan,” pungkas Iqbal. (gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]