Bekerja 12 Jam Sehari dengan Upah Hanya 1,8 Juta per Bulan

Ilustrasi buruh garmen. Sumber foto: beritadaerah.co.id

Ketentuan mengenai peraturan jam kerja, jam istirahat kerja dan waktu lembur sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 77 sampai pasal 85. Salah satu pasal menyebutkan bahwa waktu kerja seharusnya 8 jam dalam sehari, atau 40 jam kerja dalam 1 minggu, dan 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Namun apakah dalam prakteknya seluruh peraturan tersebut telah diberlakukan oleh perusahaan dengan baik? Mungkin ada perusahaan yang melaksanakannya dengan baik, namun juga mungkin masih ada perusahaan yang tak memberlakukan peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adalah Kartika Nurwandini (17), seorang buruh perempuan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ia bekerja di sebuah perusahaan asal Korea Selatan, PT Dongsung. Perusahaan yang memproduksi baju untuk di ekspor di berbagai Negara.

Dalam wawancara singkatnya dengan Yuda Ramdhan reporter Kabar Buruh, Dini menceritakan pengalamannya bekerja di perusahaan tersebut. Ia bekerja sejak bulan Agustus, 2015. Tugasnya sehari-hari di pabrik tersebut adalah membuang benang yang berlebih, di bagian baju yang telah di jahit oleh rekan buruh yang lain.

“Mayoritas yang bekerja di sini perempuan. Ada sih, laki-lakinya, tapi cuma sedikit,” ujar Dini.

Dari ceritanya, ia menuturkan bahwa setiap harinya ia harus bekerja mulai dari jam 06.30 WIB sampai dengan 20.30 WIB. Sepanjang 12 jam ia bekerja, dengan dua kali istirahat di sela-sela kerjanya.

Jika merujuk pada aturan yang berlaku, seperti tersebutkan di atas. Maka dapat dikatakan ia telah menjadi korban dari perusahaan yang mempekerjakan buruhnya, melebihi jam kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan seharusnya, 4 jam kerja yang lebih dari aturan yang berlaku, seharusnya dihitung sebagai jam kerja lembur, dengan upah yang berbeda. Upah yang lebih besar daripada jam kerja biasa.

“Ya, kadang pulang sampe malem gitu capek, soalnya kan dikejar-kejar terus untuk target. Ditargetin dalam setengah jam itu harus bisa selesai lima puluh baju. Udah gitu kadang ngerasa takut juga kalo pulang malem,” tuturnya.

Gaji pokok yang ia terima hanya sebesar Rp. 1.864.000 per bulan, jika bekerja lembur, maka ia mendapatkan upah lebih dari 2 juta per bulan.

“Jumlah gaji yang diterima Dini apa sudah cukup untuk hidup satu bulan?” tanya Yuda.

“Ya dicukup-cukupin aja,” jawab Dini, sembari tertawa kecil.

Membayangkan upah yang diterima Dini dengan jam kerja yang harus ia jalani, seperti menyayat hati dan menggugah pertanyaan. Bagimana cara dia mengatur keuangan untuk dapat hidup selama satu bulan dengan upah sekecil itu.

Dan jika kita lihat dalam aturan pemerintah tentang pengupahan, besaran upah minimum di Kabupaten Bekasi adalah sekitar 3,2 juta rupiah per bulan. Tentu nilai yang didapat Dini masih jauh dari kewajiban yang harus dijalani perusahaan, terlebih lagi dengan jam kerja yang sangat panjang.

Sialnya memang di tempatnya bekerja tak ada serikat buruh yang dapat memperjuangkan hak-hak buruhnya, seperti Dini atau rekan-rekan kerjanya yang lain. Dan sial juga jika apa yang dialami Dini tak mendapatkan pengawasan yang baik dari pemerintah, dalam hal ini instansi ketenagakerjaan setempat.

Dini mungkin tak sendiri mengalami perlakuan kerja yang tak manusiawi ini. Mungkin banyak Dini yang lain, mungkin banyak perusahaan lain yang juga menerapkan sistem yang serupa. Namun yang pasti terjadi, Dini tak mendapatkan perlindungan dari pemerintah sebagai seorang buruh.

 

 

 

 

 

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Yuda Ramdan

Yuda Ramdan

Reporter Kabar Buruh. Masih aktif berkuliah di IISIP Jakarta dan aktif di organisasi kemahasiswaan ekstra kampus.