Tim Advokasi Buruh: Kesaksian Polisi Kuatkan Dugaan Kriminalisasi 26 Aktivis

Tim Advokasi Buruh dan Rakyat (TABUR) serta Gerakan Buruh Indonesia mempertanyakan keputusan persidangan untuk menggunakan aparat kepolisian sebagai saksi bagi Jaksa Penuntut Umum dalam sidang kriminalisasi 26 aktivis. Kesaksian para aparat polisi tersebut jelas penuh konflik kepentingan dan memperkuat dugaan kriminalisasi ini penuh rekayasa. Untuk itu, Tabur dan GBI mendesak pengadilan menarik kesaksian tanpa pengambilan sumpah.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan aparat kepolisian pada sidang untuk memberi kesaksian dalam perkara dua pengacara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Tigor Gemdita Hutapea dan Obed Sakti Andre serta 1 Mahasiswa Hasyim Ilyas. Mereka akan menjelaskan tentang pembubaran aksi unjuk rasa 30 Oktober 2015.

Kepolisian Daerah Metro Jaya membubarkan paksa aksi damai itu dengan kekerasan. Para peserta, pengawal, hingga perangkat aksi menjadi sasaran kekerasan aparat. Setelah pembubaran itu, kepolisian menjadikan 23 buruh, 2 pengacara LBH Jakarta, dan 1 mahasiswa tersangka pasal karet melawan perintah pejabat (216 dan 218 KUHP).

TABUR dan GBI menilai kesaksian polisi tidak dapat objektif. Pasalnya, pasal 5 ayat 2 UU Kepolisian no 2 tahun 2002 menyebutkan, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan. Akibatnya, prinsip korsa kepolisian membuat mereka membela rekan-rekannya. “Polisi akan bersaksi berdasarkan surat tugas atasannya, bukan fakta yang ia ketahui, tapi mewakili institusi,” ujar pengacara TABUR dari LBH Jakarta, Maruli Rajagukguk pada Senin, 09 Mei 2016 di Jakarta.

Terlebih, dalam perkara kriminalisasi ini, pihak yang melaporkan para buruh berasal dari kepolisian. Ia adalah Kapolres Jakarta Pusat Hendro Pandowo.

Untuk itu, TABUR dan GBI mengusulkan para saksi untuk tidak usah disumpah. “Dengan begitu, martabat pengadilan tetap terjaga sebagai tempat para pencari keadilan,” imbuh Maruli. Kedua organisasi ini yakin kesaksian para tersangka polisi hanya akan membela institusi Kepolisian, bukannya untuk mencari kebenaran.

Penggunaan polisi sebagai saksi memperkuat anggapan TABUR dan GBI bahwa pengadilan terhadap 26 aktivis ini merupakan kriminalisasi. Sebab, berbagai aturan hukum dilanggar untuk menguntungkan jaksa guna membenarkan rekayasa dalam proses peradilan.

Padahal, kepolisian justru pihak yang seharusnya mendapat hukuman dalam pembubaran aksi 30 Oktober 2015. Sebab, kepolisian melakukan pembubaran paksa disertai tindak kekerasan dalam aksi menolak kebijakan pasar bebas ekonomi Joko Widodo itu tanpa alasan jelas.

Sebagai informasi, pada persidangan sebelumnya Majelis Hakim mengeluarkan putusan sela pada pokoknya menolak eksepsi 2 pengacara LBH Jakarta dan 1 mahasiswa serta kuasa hukum. Tim Tabur kecewa atas putusan sela tersebut, pasalnya putusan sela tersebut melegalkan ketidakprofesionalan jaksa penuntut umum dan penyidikan yang sarat dengan kriminalisasi. “Meskipun demikian Tim Tabur menghormati keputusan majelis hakim tersebut,” ujar maruli. (pur)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]