May Day, SPN Tuntut Pencabutan Aturan Upah Khusus Padat Karya

Jakarta — Kebijakan pemerintah menerapkan Upah Khusus Padat Karya telah menyengsarakan kaum buruh, tertutama di sektor tekstil dan garmen. Hal tersebut ditegaskan oleh Vice Presiden KSPI yang juga Ketua umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Iwan Kusmawan.

Iwan menyatakan bahwa Kebijakan upah khusus tersebut membuat buruh hidup jauh di bawah kelayakan, karena menerima upah di bawah ketentuan Upah Minimum yang berlaku, baik Upah Minimum Propinsi atau Kabupaten.

“Kebijakan tersebut hanya akal-akalan demi, kepentingan pengusaha hitam yang beroperasi di Indonesia. Betapa ironis jika perusahaan-perusahaan yang mengerjakan order pakaian dan celana terkenal dunia, namun memberlakukan upah murah bagi pekerjanya,” ujar Iwan.

Karenanya, pada momentum mayday kali ini, SPN mendesak pemerintah menghapus kebijakan yang menyengsarakan kaum buruh di sektor padat karya. Karena kebijakan tersebut telah melanggar nilai-nilai UUD 1945, bahwa setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghasilan yg layak bagi diri dan keluarganya.

Kebijakan Upah khusus padat karya juga melanggar UU Ketenagakerjaan No 13/2003, yang mengamanahkan upah minimum di terapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. “Selain akan terus melakukan aksi unjuk rasa, kami akan melakukan gugatan Judicial Review serta membawanya dalam sidang ILO di Genewa bulan depan,” tegas Iwan Kusmawan. (gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]