KASBI Dorong Pemerintah Segera Angkat Bidan Desa PTT Menjadi PNS

Jakarta — Menjelang Peringatan Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April 2016, Bidan Desa Pegawai Tidak Tetap (PTT), yang tergabung dalam perjuangan bersama Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) bakal memeringatinya.

Program kesehatan dari pemerintah untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) terbukti gagal. AKI-AKB terus melonjak naik dari tahun ke tahun, tingginya AKI 220 jiwa per 100 ribu kelahiran, yang merupakan tertinggi ke dua di Asia. Sementara AKB-nya nomor empat tertinggi di Asia, dengan jumlah 25 per 1000 kelahiran pada tahun 2010.

“Ini jadi rahasia umum. Bagi saya sesama kaum perempuan, persoalan ini menandai problem sistemik kesehatan nasional di mata dunia. Ada persoalan yang seharusnya segera dibenahi,” ujar Nining Elitos Ketua Umum Konfederasi KASBI.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo, harus mereview problem ini. Dan evaluasinya harus menyentuh terhadap persoalan tenaga kesehatannya di seluruh tanah air. Salah satunya adalah masalah tetang jumlah tenaga bidannya.

“Paska 28 September 2016, saya turut menyaksikan penandatangan Hitam di atas Putih kebijakan Menteri Yuddy Chrisnandi di kantor Kemenpan dan RB. Janji politik atas dasar kebijakan tersebut, adalah melihat, mendengar dan turut merasakan keprihatinan akibat kondisi bidan desa PTT (Pusat), kebutuhan pelayanan dasar kesehatan dan rakyat yang jelas-jelas membutuhkan bidan desa,” tuturnya.

Ia juga mencontohkan bahwa dirinya lahir dari bidan desa di Bengkulu, begitu juga putra-putri Bung Karno dilahirkan dari seorang bidan, bidan Srikanti namanya. “Ia pernah menjadi bidan Istana Negara. Mengurusi seluruh putra dan putri Bung Karno. Ini suatu kehormatan bagi profesi bidan,” ceritanya.

Tidak hanya di dalam Istana, di luar Istana, di samping pabrik-pabrik, bidan desa amat dibutuhkan oleh kaum buruh perempuan, baik saat persalinan, maupun posyandu dan pengobatan lainnya. “Apalagi negeri kita dikelilingi pesisir pantai, jelas dibutuhkan bidan di kampung-kampung nelayan. Presiden Jokowi jangan memunggungi bidan desa di wilayan kepulauan maritim ini,” tegasnya.

Masalahnya perjuangan bidan desa berlabel PTT ini ibarat menaruh nasib di meja judi. Sebagai bidan desa yang sudah mengabdi dan bekerja di desa-desa, telah diabaikan oleh Menteri Kesehatannya sendiri. “Saya mengamati rencana pengangkatan CPNS bagi bidan desa PTT (Pusat) penuh diskriminatif. Orang kerja sudah lama akan dites bakal lulus dan tidak lulus. Apalagi dibatasi usianya,” sambung Nining.

Konfederasi KASBI memandang bahwa kebijakan nasional yang bersifat khusus amat diperlukan untuk menyelamatkan kondisi bidan desanya yang masih berstatus PTT. Dimana bidan desa PTT harus mendapat perlindungan dan jaminan kepastian kerja seluruhnya.

Dalam pernyataannya, Konfederasi KASBI meminta kepada Presiden Jokowi untuk menghentikan rencana birokrasi Kemenkes RI dalam pengangkatan bidan desa PTT, dan segera keluarkan Keppres untuk pengangkatan bidan desa PTT sebagai PNS tanpa kecuali.

“Saya pernah sampaikan masalah ini setahun yang lalu, sehabis bersama Presiden Jokowi dalam satu pesawat kepresidenan. Surat resmi sudah dilayangkan Mei 2015 lalu. Surat kedua sudah diserahkan melalui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki. Agar segera mengangkat mereka menjadi PNS pada momentum Hari Kartini dan dapat presiden dapat bertemu dengan bidan desa PTT,” tutupnya. (gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]