Sidang PN Jakpus Hari Ini, Pembacaan Sanggahan Atas Eksepsi 23 Aktivis Buruh

Jakarta — Sidang lanjutan kasus 26 aktivis buruh, mahasiswa dan pekerja bantuan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kembali digelar hari ini. Adapun agenda sidang hari ini adalah pembacaan sanggahan atas eksepsi yang sebelumnya disampaikan oleh para terdakwa.

Seperti yang sering disebutkan terdahulu, Gerakan Buruh Indonesia (GBI) menilai bahwa kasus ini adalah bagian dari kriminalisasi buruh. Rekayasa pidana pada 23 buruh muncul karena mereka menolak liberalisasi ekonomi.

Dalam eksepsi di sidang sebelumnya, buruh mempertanyakan wewenang kepolisian untuk mempidanakan peserta aksi di malam hari. Buruh menilai aksi yang mendukung pemerintahan Jokowi tidak dibubarkan, namun aksi yang mengkritik pemerintahan justru dipidanakan.

Buruh Indonesia mempertanyakan kenapa polisi tidak mempidanakan peserta aksi 1000 lilin pendukung Jokowi pada 19 Oktober 2014 yang dilakukan pada malam hari.

Tebang pilih itu dilakukan karena pemerintahan Joko Widodo itu ingin menegakan prinsip pasar bebas yang menindas buruh. “Dalam agenda Neoliberalisme, hukum dibuat dan digunakan oleh penguasa untuk melanggengkan praktek penindasan atas nama Negara dan Kekuasaan,” tulis eksepsi yang dibacakan Tim Advokasi untuk Buruh dan Rakyat (TABUR) pada sidang 23 buruh di pengadilan negeri Jakarta Pusat pada Senin, 18 April 2016.

Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap 23 peserta dan 2 pendamping aksi unjuk rasa penolakan PP Pengupahan pada 30 Oktober 2015 dengan alasan waktu demonstrasi. Tidak hanya itu, polisi tanpa identitas jelas melakukan pemukulan dan penganiayaan pada para buruh.

GBI juga menilai dakwaan berdasarkan pasal 216 dan 218 KUHP tidak berdasar karena hukum yang mengatur aksi unjuk rasa adalah UU 9/1998 tentang. UU tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum tidak mengatur batas waktu unjuk rasa.

Dakwaan dengan pasal 216 beralasan buruh menentang aparat karena tidak tunduk pada perintah pembubaran berdasar batas waktu pada Peraturan Kepala Kepolisian 7/2012 yang tingkatnya di bawah undang-undang.

“Maka unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan pada malam hari bukan merupakan tindak pidana dan tidak bisa dipidana dengan alasan telah melewati Pukul 18.00 Wib”.

Dian Septi Trisnanti menyebut penindasan pada buruh tersebut berkebalikan dengan perlakuan pemerintahan pada pemodal. “Berkebalikan dengan kebijakan upah murah kepada kami, pemerintah Jokowi memberi berbagai kemudahan kepada para investor melalui paket kebijakan ekonomi dari jilid 1 hingga jilid 6,” sebut aktivis buruh perempuan tersebut.

Dalam penutup eksepsinya, 23 buruh korban kriminalisasi meminta majelis hakim menggugurkan dakwaan jaksa penuntut umum. Hal itu dinyatakan dalam petitum eksepsi 23 buruh. “Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor Reg. Perkara: PDM-30/JKT.PST/02/2016 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima”. (gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]