KASBI Mengutuk Keras Penahanan Abdul Hakam dan Agus Budiono

Gresik – Abdul Hakam dan Agus Budiono, yang merupakan pengurus Federasi Serikat Perjuangan Buruh Independen (FSPBI-KASBI) Gresik, terhitung mulai hari ini ditahan di Kejaksaan Negeri Gresik. Mereka dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Gresik, atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan harus menjalani hukuman selama 3 bulan.

Putusan pengadilan tersebut sebenarnya sempat direspon oleh FSPBI-KASBI dengan kasasi di Mahkamah Agung, namun ditolak hingga akhirnya Abdul Hakam dan Agus Budiono harus menjalani hukuman. Dan pada pemanggilan ke-3 oleh Kejaksaan Negeri Gresik untuk menjalani hukuman, akhirnya mereka ditahan terhitung mulai hari ini.

Menurut Nining Elitos, Ketua Umum KASBI, hukum yang berlaku di Indonesia ini lebih berpihak kepada pemilik modal, bukan pada buruh yang memperjuangkan haknya. “Mereka dihukum karena melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Padahal mereka sedang berjuang melawan PT Petrokimia Gresik, untuk menghapus outsourcing,” tegasnya.

Ia juga mengutuk keras penahanan anggotanya, serta mengkritisi hakim yang telah menjatuhkan hukuman kepada dua orang anggotanya. Menurutnya, hakim dalam mengambil keputusan seharusnya juga mempertimbangkan aspek sosial dan menggunakan hati nurani. Sehingga keputusannya bukan hanya didasari oleh hukum formil. “Hakim tak melihat hukum untuk memberikan perlindungan bagi yang lemah,” tegasnya.

Hal yang tak jauh berbeda juga disampaikan oleh Sunarno, Sekjend KASBI. Baginya, keputsan penanhanan mereka adalah sebuah preseden yang buruk bagi perjuangan buruh secara umum, untuk menuntut hak-hak normatifnya. “Orang yang ingin memperjuangkan haknya dikriminalisasi, maka semakin berat orang untuk memperjuangkan kedailan dan kebenaran,” ungkap Sunarno.

Dan atas penahanan tersebut, KASBI secara nasional akan memberikan dukungan dan solidaritas kepada anggotanya yang ditahan. Serta berencana akan menggelar aksi pada hari Senin, 11 April 201y untuk menuntut pembebasan Abdul Hakam dan Agus Budiono.

Ia menyatakan bahwa Jokowi sebagai kepala negara harus bertanggungjawab atas ditahannya dua orang anggota KASBI. “Sebagai presiden, dia harus campur tangan membebaskan anggota kami dan bertanggungjawab atas penahanan ini. Karena perselisihan ini terjadi antara serikat buruh dengan PT Petrokimia Gresik, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara,” pungkasnya.

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]