FPBI Desak Kejaksaan Eksekusi Putusan MA Atas Pelanggaran Upah Bos PT Siliwangi Knitting

Bekasi – Pengusaha bernama Hendry Kumulia sudah divonis kurungan satu tahun penjara, karena ia terbukti membayar upah 170 buruh yang bekerja di perusahaan tersebut di bawah upah minimum yang ditentukan. Selain itu ia juga tidak mengikutsertakan Jamsostek.

Namun setelah divonis satu tahun penjara, bos perusahaan pembuat kaos kaki PT Siliwangi Knitting Factory itu tetap bisa melenggang bebas. Perusahaan tersebut memasok kaos kaki untuk berbagai merek ternama seperti Chik, Polo, Oshkos, Pipiniko, Unibay dan kaos kaki untuk TNI/POLRI. Bahkan 10 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dari MA, Hendry Kumulia tetap bisa menghirup udara segar.

Pengadilan butuh 4 tahun lebih untuk mengganjar Hendry Kumulia mendapat vonis bersalah yang berkekuatan hukum tetap. Proses berliku itu bermula pada tahun 2011 ketika Hendry Kumulia menjadi terdakwa atas laporan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI).

Pada 19 Januari 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Hendry Kumulia dengan hukuman satu tahun penjara dan denda 100 juta. Ia terbukti melanggar pasal 90 UU 13/2003 tentang Tenaga Kerja dan pasal 4 UU 3/1992 tentang Jamsostek.

Namun, Hendry Kumulia mengajukan banding hingga ke MA. Dalam proses yang panjang tersebut, Ketua Majelis Hakim Dr. H. M Imron Anwari, SH, SpN, M.H menolak permohonan kasasi dari pemohon 1: Jaksa Penuntut Umum Pada kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa: Hendry Kumulia tsbt. MA telah mengeluarkan salinan putusan yang bersifat inkrah untuk menguatkan putusan PN Jakarta Utara pada 11 Juni 2015.

Namun setelah proses panjang dan putusan yang sah dari MA, Hendry Kumulia ternyata kebal hukum, karena tak kunjung menjalani hukumannya. “Jika buruh yg dipidanakan oleh pengusaha maka prosesnya sangat cepat sekali, bahkan bisa langsung ditahan, tapi jika pengusaha yg terbukti bersalah, kejaksaan terkesan lambat dalam melakukan ekseskusi,” kata Ketua Umum FPBI Herman Abdulrohman.

Atas hal tersebut, pihak buruh menuntut kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk segera mengeluarkan surat perintah eksekusi atau penahanan terhadap terpidana tersebut. Mereka melakukan aksi unjuk rasa untuk mendesak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara melakukan eksekusi. (jum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]