JALA PRT dan GBI Tuntut Usut Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga

Jakarta — Siang tadi Pukul 11.30 Wib Gerakan Buruh Indonesia (GBI) bersama dengan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), melakuan Konferensi Pers bertempat di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jln Ponogoro 74 Jakarta Pusat.

Dalam konferensi pers tersebut, hadir Ketua JALA PRT Lelita Angraeni dan juga Said Iqbal mewakili GBI. Lekita mengatakan bahwa di tahun 2016 sampai April, telah terjadi 121 kasus kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga.

Termasuk yang terjadi terhadap Ani, Eni, Mahunah. “Seharusnya mereka berada di sini untuk menceritakan tidakan yang dilakukan majikan terhadap dirinya. Tetapi karena harus mengalami oprasi luka di mata dan mulutnya akhirnya dia harus di rawat di RSCM,” ujar Lelita.

Seharusnya berkas kasus Ani sudah sampai di Kejaksaan tetapi sampai sekarang masih di Kepolisian, ini berbeda dengan berkas Hofifah yang sudah di dilimpahkan ke Kejaksaan tetapi dikembalikan lagi ke Kepokisian.

Menurut Diah yang seorang PRT, kasus diskriminasi juga sering terjadi di apartemen kelas menengah atas, dimana majikan tidak memperbolehkan PRT duduk di area kerja. PRT juga tidak diperbolehkan menggunakan Lift, sebelum koridor sepi dari majikan walaupun untuk mempercepat pekerjaannya.

“Jika PRT mengalami sakit majikan akan melakukan pemotongan upah, begitupun jika terjadi kesalahan terhadap majikan, polisi lamban merespon. PRT juga sering di kunci jika majikan sedang keluar rumah artinya jika terjadi kebakaran sangat berbahaya bagi PRT yang kondisinya berada di dalam, “Ujar Diah.

Sedangkan menurut pernyataan Said Iqbal yang mewakili Gerakan Buruh Indonesia (GBI), di Internasional sendiri sudah lahir Konvensi ILO 189 kerja layak bagi pekerja rumah tangga. GBI juga mendesak pihak kepolisian agar menindaklajuti kasus berbagai kasus yang terjadi.

Menurutnya Polisi lamban dalam memproses kasus yang menimpa rakyat kecil, akan tetapi berbeda dengan kasus yang besar seperti papa minta saham dan sumber waras. “Aparat kepolisian jangan coba bermain-main dengan GBI. Karena jika dalam waktu seminggu kedepan tidak ada respon serius terpaksa GBI akan gruduk Polda,” tegas Iqbal.

Iqbal juga menyampaikan bahwa harus ada UU PRT. Selain itu ia juga meminta hanif jika berbicara harus menjaga kesopanan karena mengatakan PRT seperti ngenger (babu, jongos).

“Hanif tidak bisa hidup tanpa PRT karena saya yakin Hanif memakai jasa mereka dalam mengurus keluarganya. Jika setelah konferensi pers ini tidak tidak ada tindakan, kita akan melakukan aksi besar aksi besar-besaran terkait PRT dan 26 Aktivis yang di kriminalisasi.

Dirinya juga akan melakukan kampanye ILO di Jenewa, bahwa di Indonesia masih ada penindasan manusia terhadap manusia. “GBI juga juga mendesak RUU PRT masuk bagian dari Perubahan Prioritas Prolegnas 2016 bahkan akan didorong agar masuk UUD” Ujar Iqbal. (jum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]