Inilah Hasil Sidang 26 Aktivis Buruh di PN Jakarta Pusat

Jakarta — Sidang ketiga terhadap 2 orang pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan satu orang mahasiswa kembali digelar hari ini (4/4/2016). Sidang ketiga ini beragendakan pembacaan eksepsi dari para terdakwa.

Dalam sidang yang dimulai sejak pukul 11.00 WIB tersebut, secara khusus membacakan eksepsi terhadap 3 terdakwa, yaitu Tigor Gempita Hutapea dan Obed Sakti Andre Dominika dari LBH Jakarta, serta Hasyim Ilyas Riciyat yang merupakan mahasiswa.

Dalam eksepsinya, secara umum ketiga terdakwa menilai bahwa dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tak mempunyai landasan hukum yang kuat. Misalkan saja soal penangkapan yang dilandasi oleh Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 9 Tahun 2008 yang membatasi waktu pelaksanaan aksi sampai dengan pukul 18.00 WIB.

Menurut kuasa hukum para terdakwa, peraturan itu tak bisa dijadikan sebagai landasan hukum untuk menyidangkan para aktivis tersebut. Karena Perkap itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yanh tidak menyebutkan batasan waktu dalam melakukan unjuk rasa.

Selain itu, dalam eksepsinya dua pengacara dari LBH Jakarta juga mempertanyakan perihal hak imunitas yang dimiliki oleh pengacara, dan tertuang dalam undang-undang rentang advokat. 

Sementara dalam sidang terhadap 23 dari berbagai serikat buruh, yang juga didakwakan dengan tuduhan yang sama dimulai pada pukul 15.00 WIB. Yaitu dijerat pasal 216 ayat 1, pasal 218 KUHP juncto Pasal 15 UU Kemerdekaan Menyatakan Pendapat, dan pasal 7 ayat 1 butir a Peraturan Kapolri 7/2012, yang pada pokoknya dinyatakan melawan petugas.

Dalam sidang tersebut hakim ketua Suradi, beragendakan pemeriksaan identitas terhadap para terdakwa. Dua orang terdakwa lainnya tidak bisa hadir karena sakit dan tidak memiliki biaya untuk transportasi menuju persidangan, karena berdomisili di Surabaya.

Maruli dari LBH Jakara meminta kepada majelis hakim untuk menunda persidangan karena ketidakhadiran dua orang terdakwa, karena hal itu menyangkut soal hak dari para terdakwa. Pihak kuasa hukum juga akan mengupayakan untuk membiayai transportasi Nipon, salah satu terdakwa untuk dapat hadir di persidangan selanjutnya.

“Karena tak ada niat baik dari pihak kejaksaan sebagai wakil negara untuk menanggung biaya transportasi, maka kami akan menggalang dana untuk mendatangkan klien kami,” ujar Maruli.

Atas permintaan tersebut, hakim ketua akhirnya memutuskan menunda sidang bagi 23 aktivis buruh tersebut sampai dengan tanggal 11 April 2016. (gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]