KASBI Tuntut Pembebasan Abdul Hakam dan Agus Budiono

Jakarta — Pada tanggal 25 Maret 2016 lalu, Abdul Hakam dan Agus Budiono, yang merupakan pengurus Federasi Serikat Perjuangan Buruh Independen (FSPBI-KASBI) Gresik, mendapat surat panggilan dengan nomor 599/0.5.25/Epp.3/03/2016 dari Kejaksaan Negeri Gresik. Isinya adalah menyatakan bahwa mereka harus menjalani hukuman penjara selama tiga bulan.

Hukuman tersebut menimpa mereka setelah permohonan kasasi yang mereka ajukan pada bulan April 2014 ke Mahkamah Agung, ditolak dengan alasan adanya ketentuan untuk membatasi kasasi terhadap perkara dengan ancaman di bawah satu tahun.

Kasus tersebut terjadi pada tahun 2013 dimana pihak perusahaan penyedia jasa (outsourcing) PT. Petrokimia Gresik mengadukan ke polisi atas aksi penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh pekerja outsourcing yang tergabung dalam FSPBI-KASBI.

Menurut Nining Elitos, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), kasus tersebut memiliki banyak kejanggalan. Dimana aparat penegak hukum begitu cepatnya memproses pengaduan tersebut sampai dengan mengelar persidangan.

Sementara ketika pihak buruh melaporkan kasus perampasan Kartu Ijin Masuk (KIM) para pekerja outsourcing PT. Petrokimia Gresik, oleh preman yang diduga disewa oleh pihak perusahaan, penaganan begitu lambat.

Kejanggalan lain adalah pada saat persidangan awal, majelis Hakim PN Gresik cenderung mengesampingkan fakta dan keterangan saksi yang meringankan dan menghukum Hakam dan Agus dengan putusan bersalah. Mereka berdua dikenakan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

“Padahal ketentuan pasal 335 ayat 1 tentang perbuatan tidak menyenangkan ini, telah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi pada Januari 2014. Namun putusan Mahkamah Konstitusi ini diabaikan oleh Majelis Hakim pada tingkatan Banding dan tetap menyatakan bahwa Hakam dan Agus bersalah,” ujar Nining dalam keterangan persnya.

Hal yang sama terjadi pada tingkat Kasasi yang menolak permohonan Kasasi Hakam dan Agus, dengan alasan adanya ketentuan untuk membatasi kasasi terhadap perkara dengan ancaman di bawah satu tahun.

“Suatu aturan yang jelas menyimpangi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat. Konfederasi KASBI sebagai induk organisasi mengutuk keras kasus kriminalisasi yang menimpa Hakam dan Agus,” tegas Nining.

Konfederasi KASBI memandang bahwa kasus kriminalisasi yang menimpa Hakam dan Agus, sebagaimana kasus-kasus kriminalisasi lainnya, lebih merupakan upaya kekuasaan untuk meredam gerakan buruh dan rakyat yang memperjuangkan hak-haknya dan menuntut keadilan dan kesejahteraan.

Dalam pernyataan sikapnya, Konfederasi KASBI menuntut kepada Negara untuk membebaskan Abdul Hakam dan Agus Budiono. Serta menghentikan dan membebaskan semua kasus-kasus kriminalisasi terhadap buruh dan rakyat yang memperjuangkan hak dan kepentingan rakyat. (gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]