SBY: Pemerintah, Serikat Buruh dan Pengusaha Harus Duduk Bersama Atasi PHK

Jakarta – Setelah sebelumnya banyak pihak telah bersuara soal isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, kali ini giliran mantan Presiden Indonesia yang ke-VI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang angkat bicara. Melalui program dialog Suara Demokrat yang diunggah di youtube, SBY menyampaikan berbagai pandangannya terhadap isu PHK.

Pada masa kepimpinan SBY sendiri, pernah mengalami satu situasi krisis global tahun 2008 yang juga berdampak pada perekonomian dan perburuhan di Indonesia. Ia mencontohkan berbagai solusi yang diambilnya pada krisis yang pernah dialami. “Pada saat ini gejolak ekonomi sekarang tak sebesar ’98 atau 2008, tapi ancaman PHK yang besar ini ada. Sekarang belum besar, tapi ada,” ujar SBY.

PHK adalah dampak dari penurunan ekonomi, yang menimbulkan apa yang disebut sebagai job security atau keamanan pekerja, PHK dan pengangguran baru bisa terjadi. “2008-2009 itu semua fundamental ekonomi kita tertekan, pertumbuhan juga menurun. Ada kenaikan harga minyak juga dan inflasi. Kondisi itu mengancam situasi perburuhan kita,” tuturnya.

Menurutnya, saat itu yang dilakukan pemerintah adalah melakukan stimulasi pertumbuhan dari APBN, harga naik pemerintah memberikan BLT. Investasi dan ekspor kita jaga agar tak menurun. “Solusi gelombang PHK adalah melakukan pembicaraan langsung dengan pelaku usaha, diskusi sampai malam. Saya sering memimpin langsung, terjun langsung,” katanya.

Dia mengatakan bahwa pemerintah meminta kepada pengusaha untuk jangan memPHK buruhnya, dengan timbal balik memberikan keringanan bagi dunia usaha, salah satunya adalah insentif. Insentif fiskal misalnya, untuk menghindari PHK besar-besaran.

Lebih jauh ia juga mengkritik situasi perburuhan saat ini yang lebih ramai dalam bentuk perang media, yang menurutnya tidak menyelesaikan masalah. “Unjuk rasa terus menerus dengan tindakan desdruktif, itu juga bukan solusi. Solusinya adalah duduk bersama antara pemerintah, serikat pekerja dengan dunia usaha,” tegasnya.

Ia juga meminta tuntutan kaum buruh jangan berlebihan, tapi harus realistis dengan kondisi sekarang ini. Begitu juga dengan dunia usaha yang jika tuntutan tersebut masuk akal dan masuk dalam batas kemampuan perusahaan, ya harus dipenuhi, jangan menutup sama sekali. “Kalau semua sudah klop, maka tugas pemerintah adalah memberikan dukungan bagi semua kalangan,” sambung SBY.

Dulu, menurut SBY ada atau tidak masalah perburuhan, setiap tahun ia berkumpul bersama dengan serikat-serikat pekerja untuk berdialog, apalagi saat ada masalah. Bahkan juga melakukan kunjungan ke berbagai daerah bertemu buruh dan serikat pekerja untuk menjaga komunikasi. “Hentikan debat ada atau tidak ada PHK, bicara pada realitas, fakta dan kebenaran untuk dicarikan solusinya,” tutupnya. (gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Alfa Gumilang

Alfa Gumilang

Redaksi kabarburuh.com dan aktif di Komunitas Kretek.