3 Buruh PT Fasic Indonesia di PHK, Diduga Terkait Larangan Berserikat

Cianjur – Perselisihan hubungan industrial antara PT Fasic Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Cianjur, dengan serikat buruh belum menemukan titik temu. Perselisihan tersebut disebebkan oleh intimidasi dan larangan berserikat terhadap buruh di perusahaan tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI ) Kabupaten Cianjur, Hendra Malik dalam aksi buruh di depan gedung DPRD Cianjur.

Aksi itu diikuti oleh sekitar seratusan buruh PT Fasic Indonesia yang menolak pemutusan hubungan kerja terhadap 3 orang buruhnya karena persoalan larangan berserikat. Para buruh meminta kepada DPRD Cianjur untuk memanggil pihak manajemen PT Fasic Indonesia, guna melakukan perundingan atas kasus tersebut di atas.

Menurut Hendra Malik, seperti diwartakan oleh Pojok Jabar, anggota dari FSP TSK SPSI masih mendapatkan tekanan dan intimidasi dari perusahaan. “Anggota kami masih mendapat tekanan dan intimidasi dari pihak manajemen perusahaan. Padahal dalam UU jelas diatur bahwa siapapun tidak boleh ada yang melarang,” kata Hendra, Rabu (10/2/2016).

Pihak perusahan sendiri mengatakan bahwa dalam kasus perselisihan hubungan industrial ini membantah telah melakukan kesalahan. Namun demikian, pihak perusahaan sampai saat ini engan untuk melakukan perundingan dengan pihak serikat buruh.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Cianjur, Sumitra menuturkan bahwa dewan akan mengundang pihak PT Fasic untuk berunding mengurusi masalah PHK buruh. “Ada keanehan, menurut pihak perusahaan tidak melanggar, namun pihak perusahaan tidak mau bertemu dengan serikat pekerja. Makanya saya akan memediasi kedua belah pihak,” terangnya.

Aksi yang dilakukan buruh tersebut bukan yang pertama, sebelumnya dilakukan buruh di depan perusahaan. Bahkan pihak serikat mengatakan tidak takut jika akan di PHK besar-besaran nantinya. “Kami tidak takut di PHK, kami berjuang untuk kemerdekaan buruh sendiri. Persoalan PHK sudah diatur dalam UU No 13 tahun 2003, tidak ada alasan lagi pihak perusahaan untuk mem PHK seenaknya,” tegasnya. (zek)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Alfa Gumilang

Alfa Gumilang

Redaksi kabarburuh.com dan aktif di Komunitas Kretek.