Pengurangan Tenaga Kerja Asing Menjadi Opsi DPR dan Pemerintah

Jakarta — Pembahasan Rapat Dengar Pendapat (RDP), antara Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Komisi VII DPR, dilakukan menyikapi anjloknya harga minyak dunia yang sudah berada pada level US$ 30 per barel. Sejumlah perusahaan minyak dikabarkan melakukan pengurangan jumlah karyawan.

Anggota Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha mengatakan SKK Migas dan pemerintah sebaiknya meminta Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S) melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah pekerja asing, bukan merumahkan karyawan lokal. “Lebih baik kurangi karyawan asing daripada kurangi orang kita,” tegasnya.

Menjawab masukan dari DPR, Dirjen Migas, Kementerian ESDM, IGN. Wiratmadja mengakui, pengurangan pekerja ekspatriat dapat menjadi langkah efektif untuk saat ini daripada mengurangi karyawan lokal. Hal ini mengingat gaji pekerja asing di sektor migas jauh lebih tinggi daripada pekerja lokal.

Sejumlah perusahaan migas di K3S memang mulai mengurangi jumlah karyawan asing mereka, namun Ia belum memiliki datanya. Saat ini, PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) yang sudah secara resmi mengumumkan rencana pengurangan karyawan.

Menurutnya, jikapun terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) diusahakan PHK dilakukan secara natural, termasuk juga yang terjadi di CPI. “Ditawarkan secara sukarela, ada bonusnya kalau keluar. Kalau tidak mau, di sana tugaskan apa saja mau. Kita sarankan tidak PHK tapi sukarela,” tutup Wiratmadja. (pur)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]