Kemnaker Siapkan Permenaker KEK, Atur Upah dan Serikat Buruh

Jakarta – Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyiapkan satu aturan ketenagakerjaan yang dikhususkan untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Aturan tersebut ditargerkan akan selesai pada akhir 2016.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI-Jamsostek) Kemnaker Haiyani Rumondang. Dimana aturan tersebut adalah produk hukum turunan dari PP No. 96 tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.

“Kami menargetkan semua aturan turunan dari PP No 96 tersebut selesai tahun ini. Aturan itu ditujukan untuk mengatur lebih teknis sektor ketenagakerjaan yang berada di wilayah KEK,” ujarnya.

Adapun tujuan dari dibuatnya regulasi setingkat menteri tersebut untuk meniadakan perbedaan tafsir. Dalam Permen itu nantinya akan secara detail berisikan mengenai aturan ketenagakerjaan khusus yang berlaku di KEK.

Dalam PP 96 tersebut, pemerintah mewajibkan perusahaan yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) untuk memiliki rencana penggunaan dan izin mempekerjakan TKA. Juga termuat didalamnya pembentukan lembaga kerja sama tripartit khusus oleh gubernur, yang bertugas melakukan komunikasi dan konsultasi mengenai berbagai permasalahan ketenagakerjaan.

Tak hanya itu, dewan pengupahan juga akan dibentuk oleh gubernur di wilayah KEK, yang tugasnya antara lain memberikan masukan dan saran untuk menetapkan pengupahan dan membahas permasalahannya. “Upah minimum di KEK ditetapkan oleh gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan,” tegasnya.

Lebih detail lagi, keberadaan serikat pekerja atau serikat buruh di KEK juga akan diatur dalam Permen tersebut. Dimana muatan didalamnya antara lain adalah pengaturan tentang perusahaan yang memiliki serikat lebih dari satu, dapat dibentuk satu forum SP pada setiap perusahaan.

Sementara itu, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar meminta agar dalam pembuatan Permenaker tersebut, pemerintah melibatkan serikat buruh dalam pembahasannya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan dirugikannya hak buruh dan serikat buruh di lingkungan KEK.

Ia juga mengkritik beberapa isi dari draft Permekaner tersebut. Salah satunya adalah Permenaker tersebut harus menyerahkan hal-hal teknis tentang keanggotaan forum komunikasi tersebut kepada serikat di tempat kerja. “Permenaker ini tidak perlu mengatur sesuatu yang bisa mengamputasi kewenangan serikat buruh dalam memilih anggotanya di forum komunikasi. Itu bisa berpotensi terjadinya perselisihan antar serikat,” pungkasnya. (gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]