Amelia Nasdem: Jangan Sampai Dewas Hanya Sebagai Simbol Saja

Jakarta – Setelah melalui tes uji kelayakan ‎calon Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan oleh Komisi IX DPR RI, akhirnya ditetapkan 5 orang ‎dari 10 calon anggota Dewas BPJS yang telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Kelima anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan tersebut adalah ‎M. Aditya Warman, Inda D. Hasan dari unsur pemberi kerja, Eko Darwanto, Rekson Silaban dari unsur pekerja, dan Poempida Hidayatulloh dari tokoh masyarakat.‎

Anggota Komisi IX DPR, Amelia Anggraini mengatakan penetapan kelima Dewas Naker itu berdasarkan pengetahuan, rekam jejak dengan mengedepankan obyektivitas, profesionalisme, menjunjung integritas, akuntabilitas, dan telah terbukti memiliki karya terbaik untuk bangsa.

“Kelima anggota Dewas BPJS Naker nantinya akan bekerja mengawal implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menjadi amanat Konstitusi. Jangan sampai Dewas terpilih nantinya hanya sebagai simbol saja,” ucap Amelia di gedung DPR, Rabu (27/01). ‎

Amelia yang berasal dari Partai Nasdem tersebut menilai bahwa selama dua tahun ini, peran Dewas tidak signifikan. Dewas menjadi subordinasi direksi sehingga fungsi dan kewenangannya tidak berjalan dengan baik. Dewas juga tidak menjalankan tugas sebagaimana mandat UU 24 tahun 2011 tentang BPJS.

Padahal, lanjut Amelia, jika mengacu pada Pasal 22 UU 24/2011, fungsi dan kewenangan Dewas sangat strategis dan penting untuk mendukung peningkatan kinerja BPJS Naker.

Amelia menambahkan, saat ini BPJS Ketenagakerjaan menjalankan empat program, meliputi Program Jaminan Hari Tua (JHT), Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Kematian (JKM), dan Program Jaminan Pensiun.

Keempat program itu, kata Amelia masih menyisakan banyak permasalahan dan menuai polemik khususnya pihak pekerja. Dari persoalan tersebut, salah satu jalan keluarnya yakni mengoptimalkan peran Dewas BPJS Naker. ‎

Ia berharap Dewas mampu bersinergi dengan DPR, serta harus mampu mewujudkan jaminan sosial yang bermartabat sesuai cita-cita para pendiri bangsa kita. “Dewas terpilih wajib menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS sebagaimana mandat Pasal 22 UU 24/2011,” tukas Amelia yang berasal dari dapil Jateng VII.

Sementara itu, Dewas BPJS Ketenagakerjaan terpilih dari unsur tokoh masyarakat, Poempida Hidayatullah, mengatakan bahwa tugas berat menunggu. “Jadi harus segera bersiap-siap. Karena harapan untuk terciptanya lembaga BPJS Ketenagakerjaan yang berintegritas sudah sangat besar dari segenap kalangan di Masyarakat,” ujarnya.

Ini adalah Kali pertama dalam sejarah Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang terseleksi secara ketat. Oleh karena itu harus dapat pula menciptakan basis sejarah yang baik dalam perjalanan BPJS Ketenagakerjaan ke depan. “Mohon dukungan, aspirasi, kritik dan saran dari segenap Masyarakat Indonesia,” ujar Poempida yang juga mantan anggota DPR Periode 2009-2014 itu. (gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Alfa Gumilang

Alfa Gumilang

Redaksi kabarburuh.com dan aktif di Komunitas Kretek.