Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja untuk Kesejahteraan Masyarakat

Berlakunya sebuah pemerintahan yang baik tentu bisa dilihat dari upayanya dalam menciptakan kebijakan yang memiliki relevansi dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Tuntutan dan kebutuhan tersebut adalah jawaban atas permasalahan dan kondisi realitas kehidupan sehari-hari yang mereka alami.

Satu dari sekian banyak permasalahan yang dialami masyarakat adalah terkait kondisi ketenagakerjaan. Kehadiran dan peran pemerintah tentu sangat dibutuhkan. sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam upaya mensejahterahkan rakyatnya. Sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam pasal 27 (2) tentang hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Permasalahan klasik yang biasanya terjadi dalam dunia ketenagakerjaan di tanah air meliputi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Penentuan Upah Minimum tingkat Kota/Provinsi (UMK/UMP), Jaminan Sosial, serta sengketa antara perusahaan dan pekerja.

Selain itu Permasalahan klasik yang biasanya menjadi fokus pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah terkait kondisi ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran. Pengangguran sering kali diakibatkan oleh tidak tersedianya lapangan pekerjaan, tidak tersedianya akses terhadap lapangan pekerjaan. Atau tidak sebandingnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dengan angka tenaga kerja yang selalu bertambah dari tahun ke tahun.

Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Hal lain yang bisa dijadikan indikator munculnya fenomena pengangguran adalah tingkat pendidikan dan keahlian. Bekal pendidikan ataupun keahlian para pencari kerja yang kurang memadai dalam memenuhi standar yang dibutuhkan, tak jarang menjadi alasan penolakan pengisian lowongan pekerjaan oleh perusahaan.

Hal ini disebabkan karena di Indonesia masih rendahnya akses masyarakat terhadap jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kedua adalah masih belum memadainya keahlian yang dimiliki calon pekerja terkait jenis lowongan pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan.

Namun sebenarnya kendala diatas bisa sedikit terurai dengan program Balai Latihan Kerja (BLK), yang diadakan oleh pemerintah maupun pihak swasta dalam rangka meningkatkan keahlian dan produktifitas calon tenaga kerja. Perlu perhatian dan upaya Serius dari pihak-pihak terkait agar hal tersebut terealisasi.

Kehadiran dan peran pemerintah dimaksudkan untuk menciptakan hubungan ketenagakerjaan yang adil. Karena jika hubungan antara pekerja dan pengusaha yang sangat berbeda secara sosial-ekonomi diserahkan sepenuhnya pada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan akan sulit tercapai.

Pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah. Atas dasar itulah pemerintah turut campur tangan melalui peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak (Lalu Husni, 2008 :47-48)

Kota Bekasi, sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan industri yang pesat tentu harsulah memiliki konsep kebijakan yang mampu memberdayakan warga lokal. Pembuatan kebijakan yang bertujuan memberdayakan warga lokal ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kesejahterahan rakyatnya.

Upaya in pun kemudian direalisasikan melalui disahkannya Peraturan Daerah No.18 Tahun 2011 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan. Menurut anggota panitia khusus XII DPRD Kota Bekasi, Anim Imanudin, kehadiran Perda yang baru kali ini dimiliki Kota Bekasi itu merupakan penjabaran dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja.

Selain itu, penyertaan perekrutan 60 persen tenaga kerja lokal merupakan salah satu upaya mengurangi tingkat pengangguran. Sebab tanpa adanya penegasan dalam perda mengenai perlindungan tenaga kerja lokal, dikhawatirkan perusahaan merekrut pekerja tanpa berkeinginan memberdayakan masyarakat sekitar.

Namun apakah kehadiran peraturan tersebut benar-benar sudah dirasakan oleh masyarakat kota Bekasi? Sejarah telah membuktikan bahwa kesenjangan terjauh yang ada di dunia ini adalah kesenjangan antara teori dan realita.

Apakah kesenjangan itu juga berlaku unutk peraturan tersebut dan prakteknya di lapangan? Diperlukan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat kota Bekasi sendiri untuk memastikan sejauh mana pelaksanaan peraturan tersebut.

Mungkinkah pemerintah daerah kota Bekasi melepas tanggung jawabnya dan menjadikan peraturan tersebut hanya sebagai simbol atas kehadiran mereka. Atau pihak perusahaan yang memang melanggar peraturan tersebut atas pencarian keuntungan semata tanpa mau peduli kesejahterahan warga setempat.

Upaya untuk memberdayakan dan melindungi tenaga kerja lokal di Bekasi adalah keharusan, sebab dengan semakin banyaknya warga bekasi yang diterima kedalam perusahaan-perusahan yang ada tersebut, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Hingga pada akhirnya adalah menghilangnya kemiskninan dan terciptanya kemakmuran.

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Yuda Ramdan

Yuda Ramdan

Reporter Kabar Buruh. Masih aktif berkuliah di IISIP Jakarta dan aktif di organisasi kemahasiswaan ekstra kampus.