16 Perusahaan di Surabaya Ajukan Penangguhan Upah

Surabaya – Berdasar laporan dari Dinas Tenaga Kerja Surabaya, sekitar 16 perusahaan di kota tersebut telah mengajukan pengangguhan pembayaran upah minimum kota (UMK) maupun upah minimum sektoral kota (UMSK). Sejumlah perusahaan tersebut mengajukan penangguhan karena tidak mampu membayar gaji karyawannya.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi D Surabaya Agustin Poliana saat rapat dengar pendapat di ruang Komisi D Gedung DPRD Suranaya. “Dari laporan Disnaker (Dinas Tenaga Kerja), ada sekitar 16 perusahaan,” tegasnya (18/1).

Menurutnya, persoalan utama dari perkara ini adalah sampai kapan penangguhan dilaksanakan. Penangguhan upah memang boleh dilakukan, namun kenaikan harga kebutuhan pokok telah terjadi tidak dapat ditanggulangi dengan upah di bawah UMK.

“Ini tidak berimbang, harga barang naik  tapi buruh tidak mendapatkan UMK karena penangguhan,” jelasnya.

Penangguhan pembayaran UMK serta UMSK telah diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur no 63 tahun 2013 tentang Penangguhan Upah. Dalam SK tersebut, pengusaha yang tidak mampu membayar gaji karyawan sesuai ketentuan yang berlaku, bisa menunda penerapannya.

“Pelaksanaan bisa ditunda, tapi sampai kapan penangguhannya?”ujarnya.

Agustin berharap ada titik temu antara pengusaha dan buruh agar nantinya tidak terjadi gejolak. Selain itu, Ia mengusulkan perusahaan yang mengajukan penangguhan akan ada audit keuangan. “Harapan kita buruh bisa menikmati UMK,” katanya.

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]