Tingkat Kepuasan Atas BPJS Kesehatan Masih di Bawah 80%

Jakarta – Sejak resmi beroperasi 1 Januari 2014, indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bada Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masuk dalam kategori tinggi. Hasil survei yang dilakukan oleh PT SWAsembada Media Bisnis memberi nilai indeks kepuasan sebesar 78,9 persen. Sedangkan menurut hasil survei DJSN indeks kepuasan masyarakat terhadap BPJS Kesehatan sebesar 71 persen.

Walaupun indeks kepuasan masyarakat terhadap BPJS Kesehatan tergolong tinggi, masih banyak pekerjaan rumah BPJS Kesehatan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu layanannya. Karena itu, responden yang menyatakan ketidakpuasannya juga tergolong tinggi, yaitu sebesar 21 persen.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan,”Dalam survei ini tentang pengetahuan pasien tidak terkuak dalam laporan. Selain itu terkait kontak dengan fasilitas kesehatan, survei ini juga tidak menjelaskan sudah berapa kali responden kontak dengan fasilitas kesehatan (Faskes) BPJS Kesehatan. Jumlah kontak peserta dengan faskes juga akan mempengaruhi tingkat kepuasan.”

Pada kesempatan yang berbeda, Koordinator Departemen Informasi dan Komunikasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Roni Febrianto, menyarankan agar pendaftaran peserta mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dipermudah sebagai langkah awal menghindari defisit keuangan.

Selama dua tahun beroperasi, BPJS Kesehatan baru bisa memberikan jaminan kesehatan kepada 155 juta orang atau 60% dari 255 juta rakyat Indonesia.

Roni menilai peningkatan jumlah peserta 1,5 juta orang setiap bulan masih terlalu rendah. Menurut dia, peningkatan jumlah peserta seharusnya bisa 2,5 juta orang setiap bulan agar pada 1 Januari 2019 seluruh rakyat Indonesia bisa ikut dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Dua tahun beroperasi, tingkat kepuasan peserta BPJS Kesehatan juga masih di bawah 80%. Kinerja keuangannya pun belum memuaskan karena terjadi defisit hingga Rp 5,5 triliun,” tuturnya.

Karena itu, Roni mengatakan perlu ada kerja keras dari internal BPJS Kesehatan dan dukungan penuh dari pemerintah untuk memperbaiki pelayanan, kepesertaan dan keuangan BPJS Kesehatan. “Pemerintah harus lebih peduli pada kesehatan masyarakat dengan mendesak perbaikan kinerja BPJS Kesehatan terlebih dahulu daripada menaikan iuran peserta mandiri,” tambahnya lagi.

Terkait dengan rencana pemerintah untuk menaikan iuran peserta mandiri pada tahun ini yang berkisar 5.000 sampai 20.000, ia meminta pemerintah lebih dahulu meningkatkan perbaikan kinerja BPJS Kesehatan. “Tingkatkan dulu kualitas, baru dinaikan. Karena awal tahun ini masyarakat telah dibebani dengan kenaikan tarif dasar listrik,” sambungnya. (zek)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]