Kaleidoskop Aksi Buruh Indonesia Tahun 2015 (Triwulan 4)

Sepanjang tahun 2015, begitu banyak persoalan yang menyangkut dengan ketenagakerjaan atau perburuhan yang dialami di Indonesia. Mulai dari isu “klasik” perburuhan seperti upah atau sistem kerja kontrak dan outsourching, sampai dengan mogok nasional buruh menolak Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Tim Kabar Buruh mencoba merangkum berbagai catatan peristiwa penting aksi yang dilakukan oleh berbagai kelompok buruh sepanjang tahun 2015. Kami membagi catatan tersebut dalam setiap triwulan 2015, dan berikut adalah bagian pertama dari Kaleidoskop Aksi Buruh sepanjang bulan Oktober sampai dengan Desember 2015;

Oktober
Konfederasi KASBI membolisasi sekitar 10.000 buruh dari berbagai daerah di Indonesia. Selain dari Jabodetabek, juga akan datang perwakilan buruh dari Palembang, Karawang, Bandung, dan Subang. Nining Elitos yang juga adalah Ketua Umum Konfederasi KASBI mengatakan bahwa aksi tersebut adalah aksi Internasional yang dilakukan serikat buruh yang tergabung dalam World Faderation of Trade Union (WFTU). Selain Indonesia, aksi juga akan dilakukan di India, Afrika Selatan, Venezuela, Ingris, Australia, Belgia, Cuba, Italia, dan berbagai negara anggota dari WFTU.

Pada bulan Oktober 2015, isu perburuhan didominasi oleh rencana pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan. Ponolakan dari serikat buruh bergelombang muncul, karena RPP tersebut dianggap akan mengebiri peran serikat buruh dalam melakukan advokasi upah dan juga penetapan kebutuhan hidup layak yang ditinjau setiap 5 tahun sekali.

13 Oktober 2015 Kementerian Ketenagakerjaan mengumpulkan hampir seluruh serikat buruh di Indonesia untuk sosialisasi tentang isi dari RPP Pengupahan tersebut. Sebagian besar menolak secara langsung di hadapan Menteri Ketenagakerjan Hanif Dhakiri, dan protes atas tidak dilibatkannya serikat buruh dalam pembahasan RPP Pengupahan.

15 Oktober 2015 di Istana Negara, Menteri Perekonomian Darmin Nasution memimpin pengumuman paket kebijakan ekonomi jilid IV yang didalamnya terdapat RPP Pengupahan. Diluar Istana ribuan buruh dari berbagai serikat berkumpul melakukan aksi menolak kebijakan tersebut. Tak digubris, pemerintah tetap menjalankan rencananya.

17 Oktober 2015, Mentei Ketenagakerjaan mengumpulkan pemimpin redaksi dari berbagai media di Indonesia. Ia menjelaskan tentang seperti apa PP Pengupahan dan berbagai manfaatnya bagi buruh dan pengusaha. Esok hari media-media massa besar nasional menjadikan formulasi pengupahan seperti yang disampaikan oleh Menaker sebagai headline berita.

25 Oktober 2015 sebelum bertolak ke Amerika, Presiden Jokowi menandatangani RPP tersebut dan secara sah telah menjadi PP dengan nomor 78 tahun 2015. Gerakan Buruh Indonesia langsung merespon dengan mempersiapkan aksi besar pada tanggal 30 Oktober 2015, dengan didahului aksi-aksi pemanasan oleh berbagai serikat di berbagai daerah.

30 Oktober 2015 aksi GBI di Istana diikuti puluhan ribu buruh sejak pagi hari. Buruh tak beranjak dari depan Istana Negara sampai PP Pengupahan dicabut. Aparat kepolisian merespon dengan melakukan pembubaran paksa. 22 orang ditangkap dalam aksi tersebut dan 3 mobil komando buruh rusak dipukuli oleh aparat.

November
Aksi-aksi buruh menolak PP Pengupahan serentak meluas diberbagai daerah. Aksi-aksi tersebut dapat dikatakan luput dari pemberitaan media-media massa nasional. Buruh mengabarkan perihal aksi tersebut melalui media sosial.

16 November 2015, ratusan buruh melakukan longmarch dari Bandung ke Jakarta untuk menolak PP Pengupahan, sembari membagikan petisi penolakan. Selang dua hari ratusan buruh dari Lampung juga melakukan aksi serupa, dan secara serentak sampai di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2015 dibarengi dengan apel siaga buruh menuju mogok nasional.

24-28 November 2015 aksi mogok nasional serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Jutaan buruh ikut serta dalam aksi mogok nasional tersebut. Di beberapa titik kawasan industri, aksi mogok nasional dibubarkan paksa oleh aparat, salah satunya yang terjadi di Kabupaten Bekasi pada tanggal 25 November 2015 yang juga ditangkapnya salah satu anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

Pemerintah tetap tak bergeming atas aksi mogok nasional tersebut dan menyatakan tak akan mencabut PP Pengupahan. Hingga mogok nasional usai, situasi regulasi pengupahan tetap tak berubah. PP Pengupahan tetap digunakan oleh pemerintah daerah sebagai acuan untuk penetapan upah minimum tahun 2016.

Aksi buruh untuk menggalang dukungan dari politisi yang berada di DPR juga tak banyak membuahkan hasil. Komisi IX DPR yang membidangi ketenagakerjaan tak memenuhi tuntutan buruh untuk membuat pansus, namun hanya sekedar membuat panitia kerja untuk mengevaluasi peraturan tersebut.

Desember
Bertepatan dengan hari HAM sedunia, 10 Desember 2015. Ribuan buruh kembali turun ke jalan. Kali ini sasaran mereka adalah Istana Negara dan Mahkamah Agung. Dalam aksi tersebut juga dibarengi dengan penyerahan gugatan judicial review dari GBI kepada MA atas PP Pengupahan.

Akhir Desember ratusan perusahaan dari berbagai provinsi mengajukan penangguhan upah buruh tahun 2016. Padahal penetapan upah disemua daerah sudah sesuai dengan PP Pengupahan yang merupakan dorongan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]