Kaleidoskop Aksi Buruh Indonesia Tahun 2015 (Triwulan 3)

Sepanjang tahun 2015, begitu banyak persoalan yang menyangkut dengan ketenagakerjaan atau perburuhan yang dialami di Indonesia. Mulai dari isu “klasik” perburuhan seperti upah atau sistem kerja kontrak dan outsourching, sampai dengan mogok nasional buruh menolak Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Tim Kabar Buruh mencoba merangkum berbagai catatan peristiwa penting aksi yang dilakukan oleh berbagai kelompok buruh sepanjang tahun 2015. Kami membagi catatan tersebut dalam setiap triwulan 2015, dan berikut adalah bagian pertama dari Kaleidoskop Aksi Buruh sepanjang bulan Juli sampai dengan September 2015;

Juli
Pada awal bulan Juli pemerintahan Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan JHT. Kebijakan ini menuai kontroversi dan mendapatkan protes dari berbagai kalangan serikat buruh ataupun buruh pada umumnya. Hal ini dikarenakan dalam salah satu pasalnya tertulis bahwa batas minimal pencairan dana JHT 10 tahun, setelah dalam aturan sebelumnya hanya 5 tahun.

Berbagai aksi dari serikat buruh muncul untuk menolak kebijakan tersebut dan meminta pemerintah segera menggantinya. Hingga akhirnya Presiden Jokowi menginstruksikan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri untuk segera melakukan revisi PP tersebut.

Kebakaran PT Mandom di Cibitung, Bekasi, terjadi pada 10 Juli 2015. Dugaan dikarenakan kebocoran pipa gas disalah satu ruangan pabrik. Dalam kebakaran tersebut, tercatat 5 orang meninggal sekatika di lokasi kebakaran, dan sekitar 25 orang meninggal dalam proses perawatan di rumah sakit karena mengalami luka bakar yang cukup serius.

Pada tanggal 27 Juli 2015, kebakaran pabrik juga melanda PT KMK Global Sport K2 yang memproduksi merk sepatu olahraga di Tangerang. Dan selang dua hari kemudian kebakaran pabrik juga terjadi di PT Gunung Garuda Cikarang yang memakan korban jiwa. Kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa ini direspon oleh buruh dengan melakukan aksi dan somasi kepada Menteri Ketenagakerjaan karena dianggap lalai melakukan pengawasan.

Di bulan yang sama, polemik perpanjangan konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) yang dilakukan oleh Dirut Pelindo II, RJ Lino menuai protes dari serikat pekerja JICT. Mereka menolak perpanjangan konsesi dengan perusahaan asal Hongkong karena dianggap akan merugikan negara dan mampu dikelola secara mandiri. Titik awal protes serikat pekerja dilakukan dengan menggelar aksi mogok serentak di pelabuhan Tanjung Priok.

Agustus
Buruh dari berbagai daerah mulai kembali melakukan aksi penolakan PP JHT yang tak kunjung selesai di revisi oleh Menteri Ketenagakerjaan. Hal tersebut membuat buruh gelisah sehingga aksi-aksi mulai dilakukan oleh kelompok buruh.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyambangi Gedung KPK, melakukan aksi unjuk rasa dengan tuntutan menolak intervensi terhadap panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (Capim) KPK. Selanjutnya melakukan aksi di Kementerian Kesehatan menuntut pembubarkan BPJS, lantaran dianggap sudah gagal melayani jaminan kesehatan untuk rakyat. Serta ke Kementerian Ketenagakerjaan menuntut tindakan hukum terhadap pimpinan perusahaan PT Mandom yang dianggap bertanggung jawab atas tewasnya puluhan pekerja akibat kebakaran, 10 Juli lalu.

Agustus juga mulai menjadi penanda krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia, rupiah mulai mengalami kenaikan dan tak mampu dikontrol oleh pemerintah. Berbagai kalangan buruh diantaranya adalah dari Gerakan Buruh Indesia (GBI) juga melihat potensi ancaman PHK yang akan menimpa buruh jika situasi ini terus terjadi.

September
1 September 2015, Gerakan Buruh Indonesia kembali melakukan aksi besar di Jakarta. Puluhan ribu buruh menggeruduk Istana Negara mengusung tuntutan turunkan harga sembako dan BBM, menolak ancaman PHK terhadap buruh akibat melemahnya nilai rupiah dan perlambatan ekonomi. Tolak masuknya tenaga kerja asing dan tolak dihapuskannya kewajiban berbahasa Indonesia bagi pekerja asing itu dan naikkan upah minimum 22 persen pada 2016.

Sebanyak 2000 Bidan Desa PTT telah melakukan aksi di depan Istana Negara pada tanggal 14 September 2015, menutut pengangkatan status menjadi pegawai tetap. Tak membuahkan hasil, aksi Bidan dilanjutkan pada 28 September 2015, dengan jumlah massa yang lebih besar. Diperkirakan 10.000 Bidan Desa PTT dari berbagai daerah akan mendatangi kembali Kantor Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB).

Aksi peringatan hari Tani Nasional yang dilakukan oleh berbagai serikat tani di Indonesia pada tanggal 28 September 2015 mendapatkan dukungan dan solidaritas dari kalangan serikat buruh. Salah satu diantaranya adalah Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) yang menuntut pemerintah segera menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia.

Pada bulan ini aksi buruh menuntut kenaikan upah tahun 2016 juga sudah mulai terjadi di berbagai daerah berbarengan dengan mulai dilakukannya survei kebutuhan hidup layak. Isu tentang akan dibuatnya peraturan pemerintah tentang pengupahan juga sudah mulai menyeruak pada bulan September 2015.

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]