Upah Sektoral Keluar, Disnaker Jawa Barat Optimis Penangguhan Upah Berkurang

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Hening Widiatmoko, optimis jumlah perusahaan yang akan mengajukan pengangguhan upah minimum tahun depan akan berkurang. Menurutnya, telah dikeluarkannya Keputusan Gubernur khusus untuk Sektor Padat Karya akan memberi nafas bagi perusahan di sektor tersebut.

“Biasanya, yang paling banyak ajukan penangguhan itu sektor pada karya. Saya yakin agak berkurang kalau melihat sudah ada Upah Minimum (Sektor) Padat Karya,” jelasnya seperti dikutip dari Tempo.co (16/12).

Ia menjelaskan, pada penetapan upah yang akan berlaku tahun depan, pemerintah Jawa Barat menertibkan klasifikasi sektor dalam UMKS. Definisi  sektor misalnya merujuk pada kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) tahun 2005.

Untuk sektor padat karya, lamnjutnya, Pemprov Jabar merujuk pada ketentuan sektor tersebut yang ditetapkan dalam Inpres Nomor 9/2013. “Golongan perusahaan pada kelompok usaha Sektor Padat Karya itu dapat dilihat di Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50 tahun 2013 tentang Padat Karya,” kata Hening.

Dari daerah, sudah ada beberapa kota yang mengirim rekomendasi khusus upah minimum sektor padat karya yaitu Purwakarta, Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten Sumedang. Bahkan Purwakarta sudah mengeluarkan upah minimum khusus sektor padat karya sejak 2013.

Terkait besaran upah, Hening mengaku tidak ingat rinciannya. “Ada yang sama persis seperti upahnya tahun lalu, ada yang disepakati nilainya sekian sepanjang tidak lebih rendah dari UMK,” kata Hening.

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]