7 Pelanggaran Hak Normatif Buruh Perempuan dalam Lingkungan Kerja

Jakarta – 56 tahun sudah berlalu sejak hari Ibu ditetapkan melalui dekrit presiden nomor 319 tahun 1959 yang bertujuan memberi penghargaan kepada kaum perempuan atas perjuangan mereka. Ironisnya, hari ini kaum ibu yang bekerja belum mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Dalam lingkungan kerja, perusahaan memberikan perlakuan berbeda antara buruh perempuan dan buruh laki-laki. Pada kenyataannya, buruh perempuan kerap mendapat perlakuan-perlakuan diskriminatif.

Ada berbagai bentuk perlakuan diskriminatif terhadap buruh perempuan. Mulai dari pelecehan seksual hingga diabaikannya hak-hak normatif buruh perempuan. Khususnya hak-hak normatif buruh perempuan yang sedang hamil.

Hal ini disampaikan oleh Konferensi Perempuan Pekerja (KPP) dengan tema ‘7 Pelanggaran Hak Ibu Pekerja – 87 Tahun Kongres Perempuan Indonesia dan 56 Tahun Hari Ibu’ di gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Dalam keterangan persnya, Konferensi Pekerja Perempuan (KPP) menyorot tajam industri padat karya, seperti industri garmen, makan dan minuman serta industri sepatu. Terlebih, industri garmen yang angka pelanggarannya sangat tinggi terhadap buruh perempuan yang sedang hamil.

Ada sebuah kasus yang terjadi di pabrik garmen di kawasan Cakung, dimana buruh perempuan yang sedang hamil mengalami keguguran karena buruh tersebut kelelahan bekerja. Selain harus mengejar target, buruh tersebut juga terus berdiri selama 8 jam untuk menjahit. Kurangnya waktu istirahat dan berdiri selama 8 jam, membuat buruh perempuan tersebut kelelahan sehingga harus mengalami keguguran.

Dalam kasus ini, pihak perusahaan sudah dilaporkan ke dinas ketenagakerjaan dan mabes polri, namun hingga saat ini pengusaha tidak ditahan. “Sanksi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sudah dikeluarkan, tapi pengusaha masih belum ditahan,” ujar Khofiah dalam keterangannya kepada kabarburuh.com

Adapun 7 pelanggaran tersebut adalah pertama, upah rendah; upah rendah ini tidak mencakup komponen biaya kehamilan. Kedua, tidak ada kompensasi keguguran; (a) tidak ada perbedaan jam kerja antara buruh perempuan yang sedang hamil dan tidak hamil, (b) beban kerja tidak dikurangi dan (c) tidak tersedianya fasilitas kerja bagi buruh perempuan yang hamil.

Ketiga, tidak diberikan jaminan keselamatan kerja selama masa kehamilan. Keempat, tidak tersedianya ruang laktasi di lingkungan kerja. Kelima, tidak ada jaminan untuk bisa kembali bekerja pasca cuti melahirkan.

Keenam, kegagalan memberikan ASI eksklusif karena minimnya cuti melahirkan dan takut kehilangan pekerjaan dan terakhir adalah diskriminasi terhadap perempuan hamil.
Perlu diketahui, hak-hak normatif buruh perempuan, khususnya yang sedang hamil sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Konvensi CEDAW yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984. (zek)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]