Buruh Usulkan Tunjangan Bagi Pengagguran Korban PHK

Jakarta — Usulan baru kembali muncul dari kalangan serikat buruh untuk memberikan tunjangan bagi para pengangguran yang menjadi korban pemutusan hunungan kerja (PHK).

Ide tersebut disampaikan oleh Atum Burhanuddin Wakil Bendahara Umum DPP Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Menurutnya para pengangguran berhak atas tunjangan yang besarnya satu bulan Upah Minimum Provinsi (UMR) senilai Rp 3,2 juta.

Ia mencontohan di beberapa negara maju yang telah mempraktekan konsep tersebut. Amerika serikat, Jerman, Finlandia atau beberapa negara lain yang memberikan tunjangan sosial untuk para pengangguran disetiap bulannya.

Sedangkan di Indonesia belum ada tunjangan sosial bagi pengangguran. Padah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus tahun ini sebanyak 7,56 juta orang atau 6,18 persen, naik dari periode yang sama 2014 sebesar 5,94 persen atau 7,24 juta orang.

Namun demikian ia masih menganggap usulan tunjangan atau jaminan pengangguran masih menjadi prioritas kesekian. “Kami lebih fokus untuk melihat realisasi Jaminan Hari Tua, Jaminan Kesehatan Nasional dan lainnya,” ujarnya seperti dikutip Liputan6.com.

Ia memperkirakan tunjangan atau jaminan pengangguran di Indonesia baru bisa diterapkan lima tahun ke depan, dan masih perlu melihat kemampuan APBN. Sehingga secara realistis, jaminan pengangguran baru bisa diterapkan lima tahun mendatang.

“Kalau ingin memberikan tunjangan pengangguran, idealnya sebesar Rp 3,2 juta per bulan atau paling tidak setengahnya. Itu sudah cukup membantu,” terangnya. (gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]