Buruh Serahkan Gugatan Judicial Review PP Pengupahan ke MA

Jakarta – Bertepatan dengan peringatan hari HAM sedunia (10/12/2015), serikat buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia (GBI) menyerahkan permohonan gugatan uji materil ke Mahkamah Agung (MA).

Dalam permohonannya, Gerakan Buruh Indonesia meminta Mahkamah Agung untuk mencabut Pasal 44 ayat 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Penyerahan gugatan ini langsung diterima oleh perwakilan dari Mahkamah Agung di depan gerbang. Sementara itu, GBI akan melengkapi kekurangan berkas dan tanda tangan dalam permohonan uji materil.

Perlu diketahui, inti dari PP Pengupahan adalah pasal 44 ayat 2. Ada 3 hal yang merugikan kaum buruh dari pasal tersebut. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menjelaskan pasal 44 ayat 2 PP Pengupahan menyebabkan kebijakan upah murah, menghilangkan hak serikat buruh untuk melakukan perundingan dan nilai kenaikan upah minimum di daerah padat industri menjadi turun.

“Telah terjadi pelanggaran HAM dalam PP Pengupahan, yaitu kebijakan upah murah, hak berunding-hak negoisasi-hak konsultasi-hak berserikat dihilangkan, dan faktanya dengan PP Pengupahan justru diturunkan nilai kenaikan upah minimum di daerah padat industri. Jadi, bohong kalau Menaker mengatakan PP Pengupahan menguntungkan bagi buruh,” ujar Said Iqbal.

Adapun serikat-serikat buruh yang belum menandatangani permohonan gugatan uji materil Gerakan Buruh Indonesia ke MA adalah Mudofir, Subianto – Presiden KSBSI dan Sekjend KSPSI dan. (zek)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]