Buruh Berjuang Merebut Hak Asasi Manusia

Sering kali orang melihat dengan sangat sinis apa yang dilakukan oleh buruh di jalanan. Menuntut upah yang layak, menuntut penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourching, menuntut jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, atau juga menuntut kebebasan berserikat.

Seolah-olah buruh itu selalu menuntut dan menuntut, tapi tak mau bekerja dengan baik. Atau bahkan mungkin publik hanya mengingat berita bahwa buruh berdemonstrasi dengan menggunakan motor besar. Itu fakta? Ya. Apakah semua buruh menggunakan motor besar? Tidak. Apakah hal itu esensi dan hal prinsip yang harus diperdebatkan? Tidak! Anda termakan propaganda media massa? Ya!

Semua yang ditulisakan dalam tuntutan buruh adalah sebuah hak yang melekat pada diri mereka para buruh, hak yang bernama asasi dan melekat pada setiap manusia. Hak Asasi Manusia, HAM.

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan regulasi yang diadopsi dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Negara kepada rakyatnya, tak terkecuali oleh buruh.

Berbagai pasal yang berhubungan dengan nasib dan kehidupan buruh terdapat dalam undang-undang tersebut. Sebut saja pada BAB III, pasal 9 ayat 1, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Dan ayat dua yang berbunyi setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

Dalam konteks perburuhan saat ini, tentu masih perlu dipertanyakan bahwa Negara telah memenuhi hak asasi manusia dari buruh-buruh di Indonesia. Buruh yang hendak menuntut kenaikan taraf kehidupannya, ternyata masih harus berhadapan dengan berbagai macam kekerasan oleh aparat atau bahkan tak mendapat perlindungan dari serangan preman-preman bayaran.

Padahal demonstrasi buruh itu sendiri adalah bagian dari HAM yang tertuang dalam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi; Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Atau Pasal 25 yang berbunyi; Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal Pasal 38 ayat satu menyebutkan; Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. Ayat dua; Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

Ayat tiga; Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama. Dan ayat empat; Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.
Kembali lagi mengulang pertanyaan diatas dengan sedikit tambahan. Apakah pemerintah telah memenuhi hak asasi manusia pada rakyatnya, dalam hal ini buruh? Atau juga apakah para pengusaha dan pemilik modal telah menjalankan aturan tersebut dengan baik dan Negara melakukan pengawasan atas berbagai pelanggaran hak buruh dengan baik?

Bagaimana seorang buruh mendapatkan hak asasinya atas pekerjaan yang layak, ketika status kerja mereka masih di kontrak atau outsourching? Bagaimana buruh mendapatkan pekerjaan dengan layak ketika puluhan buruh menjadi korban dari kebakaran pabrik yang berutut-turut terjadi karena pengusaha melalaikan kewajibannya memberikan perlindungan pada buruh atas kesehatan dan keselamatan kerja?

Bagiamana seorang buruh dapat melangsungkan kehidupan dirinya dan keluarganya ketika upah yang diberikan tidak mampu membawa kehidupan mereka ketaraf yang layak, karena hanya sebatas untuk dapat makan dan minum untuk satu bulan.

Sebenarnya masih banyak lagi berbagai pasal yang termaktub dalam undang-undang tersebut yang berkaitan dengan dunia dan kondisi perburuhan terkini. Namun untuk beberapa pasal tersebut diatas saja, terlihat bahwa Negara belum mampu untuk memberikannya.

Berharap bahwa pemerintah Indonesia memenuhi hak dasar manusia dalam bentuk HAM, mungkin seperti mimpi di siang bolong. Bukan tanpa alasan tentunya, mengingat masih begitu banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia tak pernah ada penyelesaian dan pertanggungjawaban Negara.

Hak asasi manusia memang tak seperti sebutir permen yang dengan mudahnya dapat diberikan. Penguasa (rezim ataupun pengusaha), tak akan dengan baik hatinya memberikan hak yang melekat pada setiap manusia (buruh). Hak tersebut harus dituntut, harus direbut oleh kaum buruh agar dapat melekat pada dirinya. Sejarah telah mengatakan hal itu.

 

Redaksi Kabar Buruh

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]