Menaker: Pengawas Ketenagakerjaan Harus Berintegritas dan Profesional

Jakarta – Bagian Pengawasan Ketenagakerjaan kerap kali mendapatkan kritik yang tajam dari kalangan buruh atas kinerjanya di lapangan yang dinilai lambat dan tidak cepat tanggap dalam melakukan tugas-tugasnya untuk melakukan pengawasan terkait dengan berbagai hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.

Dan dalam Rakornas Pengawasan Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dengan mengambil tema “Implementasi Pengawasan Ketenagakerjaan Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014”, di Hotel Mega Anggrek, Jakarta (24-27 November 2015). Menteri Ketenagakerjaan RI Hanif Dhakiri meminta para pengawas ketenagakerjaan yang berada di bawah kementerian yang dia pimpin sungguh-sungguh dan serius dalam menjalankan tugasnya.

Ia menegaskan bahwa pengawas ketenagakerjaan harus mampu menjadi garda depan dalam penegakan hukum ketenagakerjaan. “Tugas utama pengawas adalah mengembalikan marwah dan kewibawaan pengawasan. Dalam bahasa kongkritnya adalah jika pengawas ketenagakerjaan memanggil orang, ada rasa takut bagi yang dipanggil,” kata Menaker Hanif Dhakiri.

Acara itu sendiri diikuti oleh sekitar 700 pengawas dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan itu pula, Menaker minta kepada para pengawas ketenagakerjaan untuk pandai dan kreatif dalam membuat teroboson, inovasi dan menjunjung tinggi kredibilitas. “Dengan cara itu, diharapkan masyarakat dapat merasakan kehadiran pengawas ketenagakerjaan dalam bentuk yang nyata,” ujarnya.

Menurutnya, kewibawaan dari pengawas ketenagakerjaan dapat muncul karena 2 hal. Yaitu integritas dan profesionalisme. Dimana pengawas harus lebih memperhatikan norma-norma ketenagakerjaan untuk ditegakkan secara adil dan konsekwen. Ia juga meminta agar para stafnya yang bertugas menjadi Pengawas Ketenagakerjaan dapat bekerja secara independen.

Baginya, pengawas harus tahu bagaimana cara kerja yang baik dan benar serta memberikan pelayanan yang baik. Karena jika integritas dan profesionalisme tidak ada, maka kerja pengawas tidak akan pernah efektif.

Terobosan yang hendak dibuat oleh Menaker untuk mengatasi jumlah tenaga pengawasa yang tidak mencukupi adalah dengan mengembangkan pengawasan berbasis komunitas dengan cara melibatkan masyarakat untuk bisa menjadi telinga dan mata bagi pengawas. “Dengan cara itulah, semua pihak akan bisa terlibat, sehingga tujuan pengawasan untuk memberikan pelayanan terbaik juga akan tercapai,” terangnya seperti dikutip dalam laman resmi naker.go.id.

Harapan yang lebih jauh dari Menaker adalah menjadikan tenaga pengawas menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum ketenagakerjaan. Dimana tenaga pengawas juga memberikan perhatian serius dengan norma-norma ketengakerjaan yang selama ini menjadi perhatian pekerja yaitu upah, pesangon dan outsourcing. (gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]