Menaker: Pemerintah Tak Akan Cabut atau Revisi PP Pengupahan

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan tidak akan mencabut atau merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, meski kebijakan tersebut menuai gelombang penolakan dari buruh.

Setelah aksi besar buruh pada tanggal 30 Oktober 2015 dan mogok nasional yang dilakukan buruh pada tanggal 24 sampai dengan 27 November 2015, yang menuntut pencabutan PP Pengupahan. Pemerintah nampaknya tidak bergeming dan akan menjalankan aturan yang telah ditetapkan tanggal 23 Oktober 2015 tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri melalui laman resmi naker.go.id. Ia justru menilai bahwa PP tersebut justru memberi kepastian pengupahan untuk buruh di Indonesia. “PP Pengupahan merupakan kebijakan terbaik yang bisa kita ambil saat ini demi kepentingan semua pihak,” tutur Menaker.

Ia menyampaikan bahwa PP Pengupahan itu memberikan kepastian terhadap kenaikan upah buruh dan justru menghindarkan buruh dari ancaman upah murah. “Dunia usaha juga terlindungi karena ada kepastian sehingga dunia usaha bisa berkembang dan dapat membuka banyak lapangan kerja yang baru,” lanjutnya.

Menaker juga menilai bahwa ada indikasi penyesatan informasi oleh pihak tertentu yang disebarkan ka kalangan buruh, sehingga memicu gelombang protes besar yang dilakukan oleh buruh atas kebijakan yang menjadi bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV.

Ia menyebutkan ada enam contoh penyesatan informasi soal PP Pengupahan. Pertama, upah buruh hanya akan naik lima tahun sekali. Kedua, isu bahwa upah buruh yang menjalankan tugas serikat pekerja tidak dibayarkan. Ketiga, dengan formula pengupahan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, maka perhitungan upah tidak memperhitungkan komponen hidup layak (KHL) dan kenaikannya tidak lebih dari 10 persen.

Keempat, struktur dan skala upah mempertimbangkan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan maupun produktivitas ditiadakan. Kelima, terkait isu peniadaan perlindungan terhadap upah dalam PP Pengupahan. Dan yang keenam, serikat pekerja dihilangkan peranannya dalam pengupahan.

“Itu merupakan informasi tidak benar. Makanya, saya ingatkan agar jangan semua informasi ditelan mentah-mentah. Silakan cek isi regulasinya di laman Kemnaker,” ujarnya. (pur)

 

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]