Berikut Adalah Langkah-Langkah Buruh Selanjutnya Paska Mogok Nasional

Jakarta – Aksi mogok nasional yang diorganisir oleh Komite Aksi Upah – Gerakan Buruh Indonesia (KAU-GBI) selama empat hari terhitung tanggal 24 sampai 27 November 2015, telah selesai kemarin. GBI menyatakan bahwa aksi tersebut diikuti oleh hampir 2 juta buruh di 22 provinsi 200 Kabupaten/Kota.

Selama empat hari aksi mogok nasional tersebut, dua hari pertama aksi dipusatkan di kawasan industri di berbagai daerah, sementara dua hari terakhir para buruh aksi dilakukan di kantor Gubernur/Bupati/Walikota di berbagai daerah.

Rencana jangka pendek yang akan dilakukan oleh GBI adalah melakukan pelaporan atas tindak kekerasan dan penangkapan buruh ke Komnas HAM dan Kompolnas. Atas tindakan aparat kepolisian karena dinilai telah melanggar UU nomor 9/1998 yang melarang unjuk rasa buruh. Bahkan tidak menutup kemungkinan tindakan represif polisi ini akan dilaporkan ke Mahkamah Internasional.

GBI mengatakan bahwa lainnya yang akan diambil adalah melakukan Judicial Review (JR) PP 78/2015 ke Mahkamah Agung yang akan dilakukan pada pekan depan. Selain itu, GBI juga berencana akan melaporkan persoalan ini ke International Labour Organization (ILO), dimanaPP 78/2015 dinilai telah melanggar kebebasan berserikat (CFA, Complain Freedom Association) yang akan disidangkan dalam sidang ILO pada Juni 2016.

Rencana lain yang akan dilakukan GBI adalah melakukan aksi pada saat menyerahkan JR PP 78/2015 ke MA yang akan diiringi oleh aksi 10 ribu orang di Istana Negara dan MA. Serta aksi besar lanjutan pada hari HAM 10 Desember 2015 di Istana Negara, yang juga secara serentak akan dilakukan di 22 kantor Gubernur di Indonesia.

Adapun langkah jangka panjang yang akan ditempuh oleh GBI melakukan aksi secara intens setiap bulannya, pada kurun waktu Januari sampai Juni 2016, yang akan memobilisasi ribuan buruh dan menyasar kantor Bupati/Walikota. Dan kemudian akan kembali mogok nasional pada bulan Juli atau Agustus 2016.

Berbagai langkah tersebut dilakukan oleh GBI sampai pemerintah memenuhi tuntutan mayoritas kaum buruh yaitu mencabut PP No 78/2015 tentang Pengupahan, menolak formula kenaikan upah minimum yang berdasarkan Inflasi + PDB dan meminta para Gubernur/Bupati/Walikota menaikan upah minimum 2016 berkisar Rp 500 ribuan dan menetapkan upah minimum sektoral. (idr)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]