Gerakan Buruh Indonesia Akan Pidanakan APINDO Atas Dugaan Mengorganisir Kekerasan Pada Mogok Nasional

Jakarta – Mogok nasional yang akan dimulai besok semakin memanas seiring dengan rencana Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akan melakukan gugatan secara hukum atas tindakan aksi mogok nasional yang dinilai telah melanggar ketentuan yang berlaku.

Sementara itu berbagai elemen serikat buruh yang tergabung Gerakan Buruh Indonesia (GBI) juga akan menggugat para pengurus Apindo atas tuduhan mengorganisir percobaan tindakan kekerasan terhadap massa buruh yang akan melakukan aksi mogok nasional.

GBI mengklaim telah memiliki berbagai bukti yang mengarah pada tindakan Apindo untuk menghambat aksi mogok nasional dengan mengumpulkan sejumlah pihak untuk melakukan kekerasan terhadap mogok nasional buruh di berbagai tempat, terutama kawasan industri di Bekasi.

“Sudah ditemui beberapa fakta, bukti transkrip dan rekaman pertemuan-pertemuan oleh Apindo hampir di seluruh indonesia yang mengundang unsur kepolisian dan unsur yang tidak ada hubungannya dengan hubungan industrial, seperti lurah, preman, ormas, pengusaha limbah dan lain-lain,” ujar Presidium GBI, Said Iqbal, dalam konferensi pers di LBH Jakarta pada Senin 23 November 2015 .

Salah satu bukti kuat adalah tranksip pertemuan pada 21 November 2015 antara perwakilan Apindo, ormas dan pengusaha limbah. Pengusaha limbah adalah masyarakat yang mendapat izin dari perusahaan untuk menjual limbah-limbah perusahaan dan mengantongi hingga miliaran rupiah dari itu. “Jam 9.43 di kantor kawasan industri MM2100. Yang patut diduga itu adalah rencana tindak kekerasan pada peserta monas. Itu pidana,” protesnya.

Said Iqbal yang juga Presiden KSPI itu menambahkan, gugatan pidana menjadi logis karena pertemuan-pertemuan itu membahas rencana kekerasan terhadap buruh. “Kami menduga ada rencana pembunuhan kaum buruh pada waktu mogok nasional. Pada tanggal 24-27 November, mengapa kami mengatakan itu? Karena di sana didiskusikan kekerasan-kekerasan yang akan dilakukan terhadap buruh-buruh yang akan mogok nasional,” tambah Iqbal.

Ia menambahkan ada tiga orang yang paling bertanggungjawab terhadap pengorganisiran upaya pidana tersebut. “Tergugat pertama adalah Hariyadi Sukamdani, Ketua Apindo. Kedua adalah Suryadi Sasmita, Walik Ketua Apindo. Ketiga adalah Sofyan Wanandi, Penasehat APINDO,” tegas Iqbal.

Dalam kesempatan tersebut, Iqbal dan para pimpinan serikat buruh lainnya dalam Komite Aksi Upah-Gerakan Buruh Indonesia juga menegaskan akan tetap melakukan mogok nasional pada 24-27 November 2015. Aksi menghentikan alat produksi itu akan berlangsung di 22 provinsi dan lebih 200 kabupatenkota.

Ini merupakan bentuk protes terhadap pemberlakuan Peraturan Pemerintah no 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Buruh menganggap PP Itu merampas hak berunding tentang upah karena penentuan UMP hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Alhasil, pertumbuhan upah buruh melambat dan buruh semakin dimiskinkan secara struktural. (mic)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]