4 Poin Apindo Soal Mogok Nasional Buruh

Jakarta — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melalui ketua umumnya Hariyadi Sukamdani kembali memberikan tanggapan perihal mogok kerja secara nasion yang akan dilakukan oleh buruh pada 24 sampai 27 November 2015.

Ada 4 poin yang menjadi perhatian dari Apindo perihal mogok kerja tersebut. Berikut adalan keempat poin tersebut yang disampaikan oleh Hariyadi Sukamdani;

Pertama, Apindo mengecam keras aksi mogok nasional tersebut karena dianggap bertentangan dengan hukum. “Kami menentang keras inisiatif mogok nasional karena itu instruksinya adalah mengajak karyawan perusahaan untuk menghentikan produksinya. Ini jelas-jelas melanggar hukum,” kata Hariyadi.

Kedua, Apindo menilai mogok nasional yang dilakukan tidak sesuai dengan mogok yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Dalam UU Ketenagakerjaan, mogok kerja adalah mogok yang dilakukan karena kegagalan perundingan, karena ada sengketa antara pekerja dan pemberi kerja, di luar itu sudah melanggar,” terangnya.

Ketiga, Apindo menyatakan siap menempuh jalur hukum jika buruh tetap melakukan mogok nasional. “Apabila mogok.tetap dilakukan dan kami dirugikan, maka kami akan melakukan tuntutan baik pidana dan perdata karena ini sudah mengganggu aktivitas kegiatan perusahaan,” ujarnya.

Keempat, Apindo mengimbau kepada seluruh pengusaha yang tergabung dalam Apindo untuk tidak memberikan izin kepada pekerja ikut serta dalam aksi mogok nasional. “Kita sudah menghimbau pada para pengusaha anggota Apindo untuk tidak mengeluarkan izin kepada pekerja ikut mogok nasional. Dan menindak tegas bila terjadi upaya-upaya melumpuhkan perusahaan,” ungkapnya.

Selain mengemukakan empat poin tersebut diatas, Haryadi Sukamdani menyarakan agar para serikat buruh melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk menyelesaikan permasalah tentang pengupahan.

Hal ini karena pihak pemerintahlah yang telah mengeluarkan kebijakan pengupahan, sementara pengusaha hanya menjalankan amanat dari kebijakan tersebut. “Silakan bicara sama pemerintah,” tegas Hariyadi. (gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]