Rapat Komisi IX Dengan Menaker Hanya Menghasilkan Pembuatan Panja Pengupahan

Jakarta – Komisi IX DPR RI yang membawahi bidang ketenagakerjaan terlihat melunak dalam tuntutannya kepada pemerintah untuk membatalkan Peraturan Pemerintahan no 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Seperti diketahui sebelumnya, pada tanggal 4 November 2015 Komisi IX DPR melalui pimpinannya, Dede Yusuf membuat surat rekomendasi dan mengusulkan pencabutan PP Pengupahan. Namun dalam rapat kerja bersama pemerintah pada hari ini, rekomendasi yang diputuskan justru terlihat melunak.

Dalam rapat tersebut, anggota DPR Ima Suryani mengatakan, UU 13/2003 mengamanatkan peran Dewan Pengupahan dalam menentukan upah. “Kalau PP 78 menentukan upah oleh pemerintah sendiri. PP 78 Bertentangan dengan UU 13/2003. Kalau pemerintah terus selalu melangggar UU, bagaimana dengan rakyatnya,” kata Irma Suryani.

Irma menambahkan, pemerintah mengabaikan peran Dewan Pengupahan yang menjadi bagian dari proses penentuan upah dalam UU 13/2003. Ia juga menyampaikan bahwa PP Pengupahan membuat upah buruh tumbuh secara lambat. Ini karena perubahan KHL hanya dilakukan lima tahun sekali. “Kalau di DKI pada 2015, KHL Oktober Rp 2,8 setelah regresi. Kalau pakai ukuran itu, buruh itu terimanya 3,3 juta di 2015. Kalau pake PP 78, dia hanya terima 3,005 juta,” katanya mencontohkan.

Anggota Komisi IX Sarmuji menambahkan hal serupa. Ia berpendapat, upah bukanlah satu-satunya faktor yang menjadi daya tarik investor. Namun, pemerintah berfokus mengerdilkan upah karena lebih gampang ketimbang menciptakan daya tarik investasi lainnya. “Pemerintah selalu menjadikan alasan upah menjadi momok, karena upah susah dimodifikasi, sementara pungutan liar, kepastian hukum susah sekali, pemerintah tidak mau memodifikasi menjadi lebih baik,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menyangkal tuduhan itu. Sebab, ia berpendapat pemerintah memasukan unsur KHL, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Alih-alih, ia mengusulkan serikat pekerja untuk memperkuat perundingan struktur dan skala upah. “Penentuan upah sektoral dan lainnya itu ada di bipartit, dan itulah kemudian kita dorong serikat agar mereka kuat di pabrik, bukan di jalanan,” katanya.

Setelah terjadi perdebatan, Komisi IX DPR berencana mengambil keputusan bersama pemerintah agar PP Pengupahan tidak berlaku. “Komisi IX berdasarkan masukan anggota meminta PP ini direvisi, dan kembali ke UU 13. Kalau pemerintah tidak mau menandatangani, silahkan pemerintah menanggung konsekuensinya,” kata Ketua Komisi IX Dede Yusuf setengah mengancam.

Namun, Hanif bersikukuh tidak akan menandatangani dokumen itu. Alhasil, rapat pun buntu tanpa keputusan. Ini membuat pimpinan sidang Dede Yusuf memutuskan agar sidang dihentikan sementara untuk lobi selama 10 menit.

Lobi akhirnya berjalan hingga sekitar 30 menit. Namun pada putusannya setelah llobi, DPR tampak melunak. Entah apa yang terjadi di dalam ruang lobi, akhirnya DPR memutuskan mengubah desakan mereka menjadi pembentukan Panitia Kerja untuk membahas masalah Pengupahan. “Komisi IX DPR RI akan mengkaji dan mengevaluasi kembali PP no 78 tahun 2015 tentang pengupahan dengan membentuk Panja Pengupahan,” bunyi keputusan rapat kerja Komisi IX dan Kementerian Tenaga Kerja. (gur)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]