KP-KPBI: Jokowi Korbankan Buruh Untuk Kepentingan Pengusaha

Jakarta — Komite Persiapan – Konfederasi Persatuan BuruhIndonesia (KP-KPBI) menghitung nilai upah minimum akan turun hingga 30 persen jika Presiden Jokowi mengesahkan RPP Pengupahan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dan inflasi akan berada di bawah 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pernyataan tersebut disampaikan pada aksi yang diikuti 4000-an buruh anggota KP-KPBI siang ini di Istana Negara. Hal itu termaktub dalam pasal 43 ayat 1 RPP Pengupahan yang berbunyi, “Penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.”

Dengan penghitungan RPP Pengupahan, pertambahan angka inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi bahkan diperkirakan tidak akan mencapai 10 persen. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memperkirakan angka inflasi nasional hanya akan mencapai 3,6 persen pada 2015 dan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 4,9 persen.

“Dengan rumusan kenaikan upah baru itu, kami memperkirakan kenaikan UMP hanya mencapai 8,5%. Jika berdasarkan perkiraan Bank Dunia, pertumbuhan upah bakal lebih lambat lagi karena perkiraan pertumbuhan ekonomi badan internasional itu hanya mencapai 4,7%,” ujar Ilhamsyah, juru bicara aksi.

Ilhamsyah menikai bahwa RPP Pengupahan itu juga akan membuat buruh merugi karena perhitungan UMP berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun sebelumnyavdan buruh terpaksa mengencangkan ikat pinggang untuk menutup kerugian itu.

Lebih jauh, KP-KPBI menilai, angka-angka di atas membuktikan paket kebijakan ekonomi Jokowi jilid IV ini merupakan pengingkaran terhadap janji kampanye Jokowi yang berkomitmen untuk menjanjikan upah layak bagi buruh.

“Buruh adalah bagian integral dari warga negara Indonesia, dan karena itu adalah wajib untuk mendukung dan memperjuangkan terwujudnya Tiga layak bagi buruh dan pekerja Indonesia yakni kerja layak, upah layak dan hidup layak,” kata Jokowi pada Hari Buruh 2014.

Selain itu, proses penyusunan RPP Pengupahan ini tidak melalui proses perundingan dengan buruh. KPBI juga menganggap paket kebijakan ekonomi Jokowi secara umum hanya menguntukan para pemodal besar. Kebijakan itu dinilai membuat Indonesia ramah terhadap investasi modal raksasa, tapi tidak bagi rakyat kecil. (zul)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]