Menaker: RPP Pengupahan Tidak Mengamputasi Peran Serikat Pekerja

 

Jakarta – Salah satu penolakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang dilakukan oleh serikat buruh adalah hilangnya peran serikat buruh dalam fungsinya untuk melakukan advokasi pada buruh dalam hal kenaikan upah. Selian itu buruh juga tidak lagi dapat melakukan dialog dengan pengusaha di dalam forum dewean pengupahan untuk menentukan kenaikan upah.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah hal tersebut dan mengklaim bahwa dewan pengupahan dan serikat pekerja (SP) tetap ada di dalam RPP tentang Pengupahan.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, peran serikat pekerja dan dewan pengupahan akan lebih substantif. “Serikat pekerja dan Dewan pengupahan bisa melakukan monitoring dan supervisi terhadap struktur dan skala upah,” kata Hanif menjelaskan.

Dimana serikat pekerja dan dewan pengupahan dapat melakukan pengawasan terhadap transparansi dari beberapa kriteria yang menjadi acuan penentuan kenaikan upah buruh. Dimana komponen lain yang turut menjadi penentu kenaikan upah buruh dalam RPP Pengupahan adalah masa kerja, serta tingkat kompetensi dan produktivitas yang dicapai buruh.

Menurutnya, dengan formulasi dan sistem baru tersebut pemerintah mendorong adanya keterbukaan dari kedua belah pihak, yakni pemberi kerja dan buruh. Ia mengatakan bahwa pemerintah akan mendorong terus kepada serikat pekerja untuk melakukan pembinaan kepada anggotanya serta mendorong pula kepada pihak pengusaha dalam hal ini Apindo untuk membuka forum dialog.

Seperti diketahui bahwa kalangan serikat buruh sampai saat ini terus melakukan aksi-aksi penolakan RPP Pengupahan tersebut yang terjadi di berbagai daerah, dimana salah satu alasan penolakan adalah hilangnya peran serikat pekerja dalam RPP Pengupahan.

Sebelumnya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani mengatakan bahwa peraturan ini telah mengamputasi peran serikat buruh dalam penentuan kenaikan upah setiap tahunnya dan aturan itu juga masih tumpang tindih dengan aturan yang lain.

Salah satu contoh tumpang tindihnya aturan baru tersebut adalah pertentangannya dengan Undang-Undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Dalam UU No 13/2003, mengatur (upah) lewat perundingan antara serikat buruh dan pengusaha. Juga peran dewan pengupahan untuk memberi rekomendasi bupati atau walikota dalam penetapan upah, namun ini sekarang telah hilang” ujarnya. (pur)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]