Layanan Mutu BPJS Kesehatan Bagi Pekerja, Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jakarta – Pekerja PT Bukit Muria Jaya, menjadi pemohon untuk uji materi di Mahkamah Konstitusi terkait dengan mutu pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional yang yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (PBJS). Gugatan uji materil tersebut didasari oleh buruknya pelayanan kesehatan yang diterima oleh sebagian pekerja.

Adapun objek dari uji materi tersebut adalah pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang berbunyi; “BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip kepesertaan bersifat wajib”.

Agus, salah satu pekerja yang menjadi pemohon dalam uji materi tersebut menyatakan setuju dengan UU BPJS, namun ia mengeluhkan pelayanan kesehatan yang diterima pekerja, tidak lebih baik dari sebelum ia mengikuti BPJS. Oleh Karena itu, Mahkamah Konstitusi diminta untuk membatalkan kewajiban perusahaan mendaftarkan pekerjanya ke badan tersebut.

Menurutnya, perusahaan tempatnya bekerja memberikan layanan kesehatan lebih baik sebelum diwajibkan untuk menjadi peserta BPJS. Perusahaan memberikan asuransi kepada para pekerja, dan dari asuransi tersebut para pekerja mendapatkan jaminan kesehatan lebih baik dengan kelas internasional.

Namun karena kewajiban dari setiap perusahaan untuk mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta BPJS, PT Bukit Muria Jaya mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. “Jangan berpikir fasilitas kesehatan seperti di Jakarta, pikirkan mutu puskesmas di Cikarang. Itu jauh berbeda,” ucapnya seperti dikutip oleh Kompas.

Cerita lain yang disampaikan oleh Agus adalah sebelumnya ia tidak harus membayarkan premi kesehatan karena 100% premi dibayarkan oleh perusahaannya. “Kondisi sekarang sangat berbeda, setelah bergabung dengan BPJS Kesehatan, para pekerja diharuskan membayar iuran,” ujarnya menjelaskan.

Agus beranggapan bahwa ketika layanan mutu dari BPJS belum mencapai satu level pelayanan yang memadai dan layak bagi para pekerja, maka sebaiknya kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan digugurkan. Menurutnya selama ini ada perusahaan yang sudah memberikan asuransi dengan pelayanan rumah sakit yang lebih baik.

Uji materi yang sudah memasuki tahap awal pemeriksaan oleh Hakim Konstitusi tersebut diminta untuk dipertimbangkan kembali perihal pengajuan permohonannya. “Pertimbangkan kembali permohonannya, karena saya yakin pembuat undang-undang mempunyai dasar filosofi yang baik dalam pembuatannya,” ujar Suharyoto, salah seorang Hakim Konstitusi. (pur)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]