Belajar Solidaritas Buruh Antar-Bangsa dari MTU-KCTU (Bagian-1)

Rini Kusnadi. Anggota Partai Rakyat Pekerja, Mahasiswa S2 di Korea Selatan
Rini Kusnadi. Anggota Partai Rakyat Pekerja, Mahasiswa S2 di Korea Selatan

Tulisan ini adalah tentang pengalaman Serikat Buruh Migran di Korea (Migrant Trade Union, disingkat MTU) yang bernaung di bawah Konfederasi Serikat Buruh Korea (Korean Confederation of Trade Unions, disingkat KCTU). Di tengah isu penolakan tenaga kerja asing yang belakangan ini marak di Indonesia, pengalaman MTU-KCTU memberikan teladan bagaimana buruh dari berbagai negara, alih-alih bersaing memperebutkan pekerjaan, bisa mengembangkan solidaritas buruh antar-bangsa.

Masih teringat jelas dalam ingatan saya ketika pertama kali bertemu dengan Udaya Rai, Ketua MTU di Seoul, Korea Selatan. Saat itu pertengahan musim dingin, sekitar awal Januari, 2015. Bung Udaya Rai menerima saya dengan ramah meskipun beliau terlihat lelah dengan padatnya aktivitas di MTU.

Setelah menyuguhkan saya dengan minuman yang cukup untuk menghangatkan tubuh dari terjangan udara dingin, Bung Udaya Rai mulai bercerita pengalamannya ketika datang pertama kali ke Korea sebagai buruh migran dari Nepal. Tak lupa pula beliau bertutur tentang jatuh bangun MTU selama 10 tahun untuk mendapatkan pengakuan sebagai serikat yang legal untuk para buruh migran (baik yang legal maupun ilegal) di Korea Selatan.

Setelah menghirup napas panjang, Bung Udaya bertutur, “Orang sering mengira bahwa saya adalah orang Korea, karena kulit saya putih dan mata saya yang sipit. Padahal saya berasal dari Nepal.” Saya manggut-manggut sambil mendengarkan dengan serius.

Setelah itu, saya meminta Bung Udaya untuk menceritakan pengalamannya seputar jatuh bangunnya MTU untuk mendapatkan pengakuan legal dari pemerintah Korea Selatan dan juga pengalamannya dalam mengorganisir para buruh migran yang berasal dari berbagai negara di Korea Selatan.

Dari apa yang disampaikan oleh Bung Udaya, tahun 1990 merupakan fase awal dimana para buruh migran yang berasal dari Asia Tenggara dan Asia Selatan mulai datang ke Korea Selatan. Saat itu, Korea Selatan tidak memiliki hukum aturan kerja yang jelas untuk para buruh migran tersebut.

Secara de facto buruh migran yang datang kala itu tidaklah memiliki dokumen legal sebagai pekerja sehingga mereka tidak bisa mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja.

Bung Udaya juga menambahkan, “Adalah hal yang lumrah bagi buruh migran kala itu untuk bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang, mendapatkan upah yang murah, paspor dan buku banknya disita oleh majikan, tidak/telat digaji. Banyak buruh migran yang akhirnya memilih untuk melarikan diri dari tempat bekerja, kemudian menjadi buruh migran ilegal karena upahnya lebih tinggi.

Sebagai perbandingan, upah buruh migran yang legal per bulan sekitar 300.000 atau 400.000 Won (sesuai dengan kurs mata uang saat itu) dan upah sebagai buruh migran yang ilegal bisa tiga kali lipatnya.”

Bung Udaya kembali bercerita bahwa buruh migran yang datang kala itu mulai protes atas kondisi yang tidak manusiawi tersebut. Saat itu, mereka menuntut agar pemerintah Korea Selatan mengakui: hak-hak mereka sebagai buruh, stop melakukan tindakan kekerasan, pemerintah Korea Selatan harus melindungi tiga dasar hak pekerja, dan menerapkan sistem izin bekerja. Naas, pemerintah Korea Selatan tidak bergeming sama sekali atas tuntutan mereka.

Akhirnya, terlepas dari protes yang dilakukan oleh para buruh migran, pemerintah Korea Selatan mengimplementasikan program Training dan Industri pada tahun 1994. Tujuannya ialah untuk mendeportasi semua buruh migran yang telah datang sebelumnya dan merekrut buruh migran baru dengan status sebagai pemagang, bukan karyawan.

Pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa mereka tidak lagi mengakui buruh-buruh migran yang datang sebelumnya dan masih berada di Korea Selatan sebagai buruh legal, tapi sebagai buruh migran dengan status ilegal.

Berbagai tindakan kekerasan dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan untuk mendeportasi para buruh migran tersebut. Sambil menghela nafas Ia berkata bahwa pada tahun 1994, ketika program magang ini diterapkan, para buruh migran yang pernah mengalami kecelakaan kerja (misalnya, kehilangan anggota tubuh) melakukan unjuk rasa untuk meminta kompensasi. Lagi-lagi, tidak ada respon yang memuaskan dari pihak pemerintah dan perusahaan.

Unjuk rasa untuk menuntut para majikan agar tidak memukuli para buruh dan berjanji untuk memberikan kompensasi bagi para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja mulai dilakukan oleh para buruh migran yang berasal dari Nepal pada tahun 1995. Sembilan tahun kemudian, akhirnya pemerintah Korsel mulai menghapuskan program magang dan menggantinya dengan sistem yang baru, yaitu Sistem Izin Bekerja. (Bersambung)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]