OPSI Sebutkan Beberapa Pasal Dalam RPP Pengupahan Yang Merugikan Buruh

Jakarta – Sekjend Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menilai bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan justru akan merugikan kepentingan dari pihak buruh atau pekerja. Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi persnya hari ini (25/9/2015) di Jakarta.

Ia mencontohkan beberapa pasal yang tertuang dalam RPP Pengupahan tersebut yang diantaranya adalah pada pasal 11 yang tidak mempertimbangkan masa kerja seorang buruh/pekerja, sehingga mereka yang telah bekerja selama 5 tahun atau lebih, memiliki nilai upah yang sama dengan mereka yang baru saja bekerja. “Ini tidak fair, seharusnya ada penilaian dan penghargaan dalam upah bagi mereka yang telah lama bekerja di satu perusahaan,” ujarnya.

Pada pasal 14 tentang struktur dan skala upah yang hanya menyatakan struktur dan skala upah disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja saja ketika pengusaha menyampaikan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, tanpa menyebutkan bahwa pekerja berhak mengetahui struktur dan skala upah tersebut.

Menurutnya justru dengan terbukanya struktur dan skala upah maka pekerja akan tertantang untuk lebih bekerja produktif dan menghindari terjadinya praktek diskriminasi terhadap upah pekerja. “Padahal selama ini sering kali terjadi masalah pengupahan dalam bentuk ketidaktransparanan pengusaha tentang struktur dan skala upah,” imbuhnya.

Contoh lain yang ia sampaikan adalah pada pasal 24 ayat 4 c. Dimana disebutkan upah dibayarkan kepada pekerja yang sedang menjalankan tugas serikat dengan persetujuaan pengusaha. “Ini akan berbenturan dengan hak buruh dalam melakukan mogok kerja,” terangnya.

Dengan adanya pasal tersebut, maka buruh yang menjalankan tugas serikat untuk mogok kerja tidak akan mendapatkan persetujuan dan upah dari perusahaan. Padahal mogok kerja itu dijamin oleh UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, dan perusahaan tetap harus memberikan upah bagi buruh yang melakukan aksi mogok kerja.

Terkait dengan isu yang beredar bahwa kenaikan upah minimum akan dilakukan setiap 5 tahun sekali, Timboel menyatakan bahwa hal tersebut tidak ada dalam draft RPP Pengupahan yang ia baca. Yang diatur dalam RPP Pengupahan tersebut adalah perihal revisi komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang akan dilakukan setiap 5 tahun sekali.

Timboel menyatakan bahwa masih banyak pasal-pasal lain dalam RPP Pengupahan tersebut yang tidak pro terhadap buruh. Hal ini dikarenakan konstruksi hukum dalam RPP Pengupahan hanya menempatkan upah sebagai tanggungjawab pengusaha dan mengesampingkan peran pemerintah untuk dapat menjaga kesetabilan harga yang pasti akan berdampak pada persoalan nilai upah buruh.

Kritik tajam OPSI yang lain muncul dari sudut pandang RPP Pengupahan yang tidak dilandasi dengan partisipasi publik. Misalnya adalah dengan tidak dilibatkannya pekerja atau serikat pekerja dalam pembahasan RPP Pengupahan tersebut. “UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengamanahkan dibukannya ruang publik untuk setiap pembentukan peraturan. Tapi ini tidak terjadi,” jelasnya.

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]