Berfikir Sehat Tentang Jaminan Sosial Untuk Rakyat (Bagian-4 Habis)

11. UU SJSN Pasal 35 Ayat 1 dan 2 Serta Pasal 36

Jaminan Hari Tua diselenggarakan dengan prinsip asuransi sosial dan tabungan wajib dengan peserta yang telah membayar iuran. Sekali lagi tidak ada kalimat yang menjelaskan bahwa fakir miskin dan orang tidak mampu akan dijamin dalam program jaminan ini. Fakir miskin dan orang tidak mampu tetaplah tidak mendapatkan jaminan hari tua.

12. Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta ayat 40 UU SJSN

Jaminan Pensiun diselenggarakan dengan prinsip asuransi sosial dan tabungan wajib dengan peserta adalah pekerja yang telah membayar iuran. Dalam jaminan ini, kepentingan fakir miskin dan orang tidak mampu, atau mereka yang tidak bekerja tetapi tidak dikategorikan miskin oleh pemerintah, tidak akan pernah diakomodir hak-haknya.

13. Pasal 43 ayat (1) dan (2) serta ayat 44 UU SJSN

Jaminan kematian diselenggarakan dengan prinsip asuransi sosial dengan peserta adalah setiap orang yang telah membayar iuran. Untuk kesekian kalinya, kepentingan fakir miskin dan orang tidak mampu dipinggirkan oleh UU SJSN.

Fakta-fakta hukum yang dijabarkan oleh isi pasal per pasal UU SJSN sebagai induk UU BPJS sangat gamblang, jelas dan tidak bisa dibelok-belokkan sesuai penafsiran orang setiap orang. Berdasarkan fakta-fakta hukum, UU SJSN jelas tidak menjadikan program ini sebagai sebuah jaminan sosial tetapi sebuah bentuk asuransi sosial.

Fakta-fakta hukum ini juga gamblang menjelaskan bahwa jaminan ini tidak gratis tetapi didasarkan sepenuhnya pada iuran. Fakta-fakta hukum UU SJSN pun rinci menjelaskan program tersebut tidak diperuntukkan bagi semua warga negara tetapi terbatas hanya untuk peserta yang membayar iuran. Fakta-fakta hukum diatas dengan terang membeberkan adanya batasan batasan atau limitasi baik untuk pembiayaan dan jenis pelayanan.

Pemalsuan Bahasa dan Penelikungan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar

Dari propaganda yang sangat sering didengar oleh masyarakat dari UU BPJS dan SJSN adalah program jaminan sosial. Jaminan sosial sangat berbeda dengan asuransi sosial, baik dari sisi pengertian bahasa maupun prakteknya.

Pembentukan dan pengesahan UU SJSN bersumber dari amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia mengenai pelaksanaan jaminan sosial bagi rakyat Indonesia. UU SJSN pasal (1) dan ayat (3) menjelaskan sebagai berikut;

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.”

Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia jelas mengamanatkan pelaksanaan jaminan sosial oleh negara untuk rakyat, tetapi kemudian pasal ini dikhianati oleh UU SJSN karena alih-alih mengatur mengenai jaminan sosial, UU SJSN justru mengatur mengenai asuransi sosial. Dalam UU SJSN pasal 1 ayat (3), asuransi sosial didefinisikan sebagai berikut;

“Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.”

Perbedaan konsep antara jaminan sosial dengan asuransi sosial mengakibatkan terbebasnya Negara dari kewajiban untuk mengayomi dan mensejahterakan rakyatnya. Jaminan Sosial adalah hak setiap warga negara tanpa syarat apapun untuk mendapatkan perlindungan sosial dan kebutuhan dasar hidup layak.

Hak itu mutlak melekat begitu seseorang dilahirkan sebagai warga negara dan beban atas penyelenggaraan hak itu harus diselenggarakan sepenuh-penuhnya oleh Negara. Tidak ada iuran maupun syarat-syarat lainnya yang harus ditanggung oleh rakyat. Sementara Asuransi sosial memiliki syarat yakni iuran, bantuan, sukarela dan investasi.

Jelas sangat bertolak belakang, disinilah pemalsuan dan penipuan bahasa dipergunakan secara sistematis kepada khalayak umum/publik.

Bandingkan dengan sistem asuransi sosial; sistem yang dianut dalam UU SJSN. Meskipun berjudul Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pada faktanya, UU SJSN malah mengatur mengenai sistem asuransi sosial.

Sesuai dengan unsur yuridis yang terkandung dalam sebuah sistem asuransi (coba lihat Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), pertanggungjawaban hukum asuransi timbul hanya antara mereka yang menyelenggarakan asuransi dengan mereka yang diikutsertakan oleh asuransi, dan pertanggungjawaban tersebut murni didasarkan pada premi (iuran) asuransi yang dibayarkan oleh peserta asuransi.

Dengan demikian, mereka yang tidak diikutsertakan dalam asuransi sosial ala UU SJSN dan mereka yang tidak membayar premi asuransi sosial ala SJSN, tidak akan mendapatkan manfaat apapun atas asuransi sosial tersebut.

Pemalsuan lainnya adalah pernyataan untuk semua rakyat, tetapi fakta-fakta menunjukkan dibutuhkan syarat-syarat untuk menjadi peserta serta adanya pembatasan pembatasan dalam pelaksanaan asuransi sosial ala UU SJSN.

Merujuk pada semua pemalsuan-pemalsuan diatas, jelaslah bahwa sistem jaminan sosial yang diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, tidak mungkin akan terlaksana dengan sistem asuransi sosial yang dianut dalam UU SJSN.

Apa yang terjadi kedepan?

UU BPJS disahkan sebagai pelaksana dari UU SJSN sebenarnya tidak akan menjawab problem jaminan sosial dan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat. Fakta-fakta hukum diatas sudah bisa menjelaskannya dengan terang.

Bahkan, ada atau tidak adanya UU BPJS tidak akan membawa perubahan signifikan dari situasi sekarang terhadap kesehatan rakyat Indonesia, perubahan yang terjadi hanyalah pada badan penyelenggara dan strukturnya saja.

Yang esensial dari semua itu, aturan jaminan sosial yang ada dalam UU SJSN ternyata tidak diganggu gugat meskipun jelas bahwa sistem dalam UU SJSN tersebut mengabaikan hak dasar rakyat atas jaminan sosial.

*Tulisan ini adalah pandangan dan sikap dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang diterima oleh redaksi Kabar Buruh.

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]