KSPI Sumatera Utara Tolak Pajak untuk JHT

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) wilayah Sumatera Utara menolak diterapkannya pajak progresif terhadap anggaran Jaminan Hari Tua (JHT). Hal ini diungkapkan Ketua wilayahnya, Minggu Saragih dengan alasan posisi buruh makin terjepit.

“Ini aneh. Karena itu KSPI dan buruh Indonesia menolak soal pengenaan pajak progressif JHT tersebut,” tegasnya melalui pernyataan tertulis, Jumat (11/9/2015).

Menurut Minggu, JHT adalah tabungan sosial untuk masa tua buruh dan keberadaan pajak progresif akan membebani hidup buruh. Karena, lanjutnya, dana JHT murni berasal iuran buruh tanpa ada iuran dari pemerintah. Tak hanya itu, KSPI pun menolak dibebankannya pajak-pajak lain terhadao jaminan pensiun dan pesangon.

“JHT ini sebagai tabungan sosial. Adanya pajak progresif 5 persen,15 persen dan 25 persen jelas memberatkan tabungan buruh tersebut, seolah-olah pemerintah merampas tabungan buruh melalui instrumen pajak yang memberatkan,” jelasnya.

Buruh yang dapat menerima JHT, jaminan pensiun, dan pesangon adalah buruh yang telah kehilangan pekerjaan dan penghasilannya. Selain itu, jaminan sosial adalah tanggung jawab negara, dalam hal penyelenggaraan maupun pembiayaan. “Jadi sangat aneh jika negara tidak berkontribusi dalam hal pembiayaan tetapi malah menarik dana dari peserta,” pungkasnya. (pur)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]