Rp.1.346.075,- Angka Kebutuhan Hidup Layak Kabupaten Boyolali

Boyolali – Pada waktu-waktu menjelang kenaikan upah untuk seluruh wilayah di Indonesia, Kabupaten Boyolali, melalui Dewan Pengupahan telah selesai melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi salah satu patokan bagi besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Dewan Pengupahan Kabupaten Boyolali telah menetapkan nilai KHL Boyolali sebesar 1.346.075,- juta rupiah. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 1.175.000,- juta rupiah, dengan besaran UMK 2015 sebjumlah 1.197.800,- juta rupiah. Nilai KHL tersebut merupakan hasil dari survey terakhir Dewan Pengupahan pada bulan September 2015.

Nilai KHL yang telah ditetapkan tersebut, nantinya akan menjadi salah satu acuan bagi penentuan UMK tahun 2016. Dimana payung regulasi dalam penentuan upah buruh Kabupaten Boyolali ditiap tahunnya mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 13/2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak serta Peraturan Gubernur (Pergub) No.65/2014 tentang Petunjuk Teknis Survei KHL dan Penetapan Tahapan KHL 2015.

Dalam Permenaker tersebut, terdapat 60 komponen yang disurvey, yang antara lain adalah harga makanan dan minuman, sandang, kesehatan, transportasi, rekreasi, perumahan, dan komponen lainnya.

Ketua Forum Komunikasi Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Boyolali, Wahono, berharap dari angka KHL tersebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali dapat menetapkan UMK Boyolali sebesar 1,4 juta rupiah per bulan. “Prediksi KHL Desember dan tingginya inflasi tahun ini. Kami berharap UMK 2016 bisa menutup semua kebutuhan buruh di tengah kenaikan harga-harga barang,” ujarnya seperti dikutip dalam berita di Solopos.

Menurutnya, jika UMK Boyolali tahun 2016 dibuat sama dengan nilai KHL, maka tingkat kesejahteraan buruh tidak akan bertambah baik. Nantinya angka KHL tersebut akan diserahkan kepada Bupati Boyolali paling lambat tanggal 28 September 2015. Dan nantinya Bupati akan mengusulkan angka UMK tersebut kepada Gubernur Jawa Tengah untuk kemudian ditetapkan sebagai UMK 2016.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Boyolali, Joko Santoso, berharap agar semua pihak, baik dari kalangan buruh dan juga kalangan pengusaha merasa cukup baik dengan hasil survey dan nilai KHL tersebut.

Pihaknya juga menginginkan agar kalangan buruh tidak menuntut upah yang terlalu tinggi, karena situasi ekonomi dan industri saat ini yang cenderung menurun. Kepada pengusaha, Dinsosnakertrans Boyolali juga meminta agar terus meningkatkan kesejahteraan buruhnya dengan memberikan upah yang layak bagi buruh. (gumilang)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]